Regional

blog post
Konflik yang terjadi antara sekelompok warga dengan para pejabat Pemerintah Desa (Pemdes)  Ngepung, kecamatan Patianrowo, kabupaten Nganjuk, tidak kunjung usai. Masing-masing pihak belum sepenuhnya bisa menerima. Akibatnya suasana kerja di pemerintahan maupun lembaga desa lainnya menjadi kurang nyaman.

Suasana seperti ini sangat dirasakan oleh Drs. Samsul Hadi (SH), 59 thn, salah seorang tokoh desa Ngepung yang selama ini dipercaya sebagai ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Pasca Pilkades serentak 2019 lalu muncul gelombang protes dan demo, tidak hanya di kantor desa bahkan berkali-kali ratusan pendemo menggeruduk Bupati Novi Rahman Hidayat dan melapor ke unit tipikor Polres.

Ada dua hal menjadi obyek yang dipersoalkan pendemo yakni masalah dugaan penyalahgunaan dana BUMDES dan penyelewengan dana hasil lelang/ sewa tanah kas desa (TKD). Pengurus BUMDES dituduh kongkalikong dengan petinggi Pemdes, mengalihkan penggunaan dana BUMDES untuk Pilkades. Tindakan ini oleh para pendemo dinilai melanggar hukum sehingga warga minta klarifikasi kades.

Namun kemauan pendemo tidak memperoleh penjelasan yang transparan sehingga mereka mengadu ke Bupati. Upaya inipun juga menemui jalan buntu, karena 4 kali digeruduk, Novi tidak pernah sekalipun menemui warga Ngepung. Jalan terjal harus dihadapi warga yang hendak minta keadilan. Akhirnya pendemo melaporkan ke unit tipikor Polres. Hasil pulbaket tim penyelidik dan penyidik Polres tidak ditemukan unsure tipikor, sehingga kapolres mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penydikan).

Sebagai orang nomor satu di BUMDES SH tentu menjadi tokoh sentral yang menjadi sorotan publik. Tekanan demi tekanan harus diterima sebagai konsekuensi kedudukannya sebagai pengambil kebijakan di BUMDES. Selain harus menghadapi interogasi polisi, tim audit Inspektorat juga cemoohan warga datang bertubi-tubi dan silih berganti. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis diri dan keluarganya. Meskipun faktanya SH yang dikenal sangat agamis itu tidak serupiahpun menikmati secara pribadi dana BUMDES yang sempat “pindah tempat” itu.

Dua hari lalu redaksi LensaMata.com menerima kiriman selembar surat pernyataan lewat WhatsApp  dari Ahmad Rofik, SH MH, penasehat hukum SH. Surat tersebut berupa pernyataan pengunduran diri SH sebagai ketua BUMDES yang ditulis dengan tulisan tangan dan dibubuhi materi Rp 6.000.

Menurut Ahmad Rofik, kliennya merasa sangat tertekan dengan adanya kasus di desa Ngepung yang saat ini tidak bisa selesai tuntas bahkan terus melebar kemana-mana. Untuk menjaga ketentraman diri dan keluarganya, kata Ahmad Rofik, SH memutuskan mundur dari kegiatan di BUMDES dan akan lebih fokus pada kegiatan sosial keagamaan.

“Mas Samsul merasa tidak nyaman dan tertekan dengan suasana di desa Ngepung yang belum seratus persen kondusif. Oleh karena itu dia memutuskan mengundurkan diri biar diganti orang lain yang lebih mampu dan tahan menghadapi situasi yang belum kondusif”, ujar Ahmad Rofik kepada LensaMata.com di ruang tunggu Pengadilan Agama (PA) Nganjuk.

Pada surat pernyataan setidaknya ada 3 hal yang secara formal dijadikan alasan pengunduran diri SH yaitu karena usia, kesehatan dan ingin lebih fokus sebagai takmir masjid. Surat tersebut ditanda-tangani pada Selasa, 24 September 2019.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar