Regional

blog post
Teka teki soal mutasi massal sekdes PNS di kabupaten Nganjuk akhirnya terjawab sudah. Bupati Novi Rahman Hidayat memutuskan 140-an orang itu ditarik dari Pemdes (Pemerintah Desa) dan ditempatkan di kantor kecamatan atau OPD lain di lingkungan Pemkab (Pemerintah Kabupaten).

SK mutasi dibagikan hari ini, Jumat (27/9/2019) di tiap kantor kecamatan. Seluruh  sekdes PNS dipanggil ke kantor kecamatan untuk menerima SK melalui camat masing-masing. Belum diperoleh informasi, apakah pembagian SK ini dilakukan serentak pada hari dan jam yang sama di 20 kecamatan. Karena hampir bisa dipastikan tiap kecamatan ada sekdes PNS-nya.

Pantauan LensaMata.com di kecamatan Pace dibagikan tepat jam 10.00 WIB. “Ya kami sudah menerima SK mutasi tadi pagi jam 10.00 WIB di kantor kecamatan Pace. Hampir semua sekdes PNS hadir di pendopo kecamatan”, ujar seorang sekdes PNS salah satu desa di kecamatan Pace kepada LensaMata.com.

Sekdes yang mendekati usia pensiun dan sudah mengabdi puluhan tahun ini tampak lunglai. Selembar SK itu akan mengubah hidupnya karena mulai Senin tiap pagi dia harus menempuh perjalanan jauh menuju tempat kerjanya yang baru. Karena PNS yang berpangkat/ golongan ruang II-C ini, sesuai bunyi SK, ditugaskan ke salah satu kantor kecamatan diluar Pace.

Menurut berbagai sumber LensaMata.com, persoalan mutasi massal sekdes PNS ini sempat menjadi polemik dua bulan terakhir. Tidak seperti PNS lainnya, mutasi sekdes PNS memiliki nuansa yang berbeda, karena posisi sekdes merupakan jabatan strategis di desa yang membawa dampak ekonomi-politis.

Sudah menjadi perbincangan umum, hubungan sekdes - kades di beberapa desa banyak yang tidak harmonis. Ada tarik menarik kepentingan diantara dua petinggi di desa ini. Tidak berlebihan jika muncul spekulasi mutasi massal sekdes PNS dikait-kaitkan dengan persoalan tersebut. Upaya mutasi yang sempat viral 6 tahun sejak lahirnya PP no. 45 tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS, sempat tenggelam di era Bupati Taufiqurrahman, Plt. Abdul Wachid Badrus dan Plh. Sujono.

Bupati Novi telah mengambil kebijakan tegas melakukan mutasi massal sekdes PNS. Bahkan sebelum pembagian SK mutasi, sempat muncul demo yang dilakukan komunitas AWG (Aliansi Wong Gawat) dan SLJ (Salam Lima Jari) di pendopo dengan agenda diantaranya mendesak Bupati segera menandatangai SK mutasi sekdes PNS, Senin (23/9/2019). Padahal empat hari sebelum demo, Novi sudah menandatangani SK tersebut.

Sopingi, kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), kepada redaksi LensaMata.com mengatakan bahwa Bupati sudah menanda-tangani SK pada hari Kamis (19/9/2019). Pembagian SK agak tertunda karena dirinya masih berada di Yogya mengikuti Rakornas kepegawaian yang diadakan BKN (Badan Kepegawaian Negara).

“Maaf saya belum bisa menjawab, tidak lama lagi SK akan segera kami bagikan”, kata alumnus STPDN ini, Rabu (25/9/2019).

Dengan dibagikannya SK mutasi, mulai besok (28/9/2019) ada ratusan lowongan jabatan sekdes. Karena selama ini banyak posisi sekdes yang kosong karena sekdes PNS dan non PNS yang sudah purna tugas tidak dilakukan pengisian pejabat baru. Kedudukan sekdes diisi pejabat Plt dari unsur perangkat desa lainnya.    
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar