Regional

blog post
Hari ini, Senin (30/9/2019) menjadi saat yang istimewa dan tak terlupakan bagi sekdes PNS. Bertepatan dengan hari bersejarah yang memilukan bangsa ini yakni pertistiwa G 30 S/ PKI, para sekdes PNS se-kabupaten Nganjuk boyongan dari tempat tugas yang lama di Pemdes bergeser ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Lingkup Pemkab Nganjuk.

Para sekdes yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun menduduki tahta ke-2 di Pemdes, tiba-tiba harus menempati ruang kerja baru di dinas, badan, kantor, kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor koordinator/ perwakilan (dulu UPTD). Sesuai bunyi SK Bupati, mereka ada yang dipindah tugaskan di instansi yang berada di satu wilayah kecamatan, namun  tidak sedikit harus berada di luar kecamatan dan kota kabupaten.

Pantauan LensaMata.com sejak beredar khabar adanya pembagian SK mutasi pada “Jumat keramat” (27/9/2019), di desa-desa terjadi perbincangan, perdebatan dan polemik yang hangat bahkan panas, terkait mutasi salah satu pimpinan desa ini. Tidak hanya terjadi di lingkup perangkat desa dan kades, BPD, lembaga-lembaga desa lainnya, tetapi juga pada level masyarakat umum.

Di warkop-warkop soal mutasi serentak sekdes PNS menjadi trending topic sedikit menggeser isu soal demo mahasiswa-pelajar SMK/SMP di Jakarta, penahanan KPK terhadap Menpora, kebakaran hutan, pungli Prona/ PTSL dan rusuh di Wamena, Papua. Para pegiat LSM, kalangan jurnalis dan praktisi hukum juga ikut  memberikan perhatian khusus persoalan yang sangat sensitive ini. Mereka memperbincangkan berbagai hal yang kemungkinan terjadi dalam waktu dekat akibat adanya mutasi serentak ini diantaranya dari sisi politik dan hukum.

“Kami akan mengagendakan bahan kajian soal mutasi sekdes PNS ini dalam rapat rutin A2PN (Asosiasi Advokat Peduli Nganjuk) Sabtu ini, selain Perbup PTSL dan masalah-masalah lain yang menurut kajian kami masih ada persoalan yuridis”, ujar Gundi Sintara, SH MH, ketua A2PN kepada Markus Sukamto dari LensaMata.com.

Meski hari ini merupakan hari pertama sekdes PNS menempati kantor baru (karena Sabtu libur kerja), diperkirakan tidak semua akan serta merta melaksanakannya. Sebagian masih shock dengan turunnya SK mutasi secara serentak. Akibatnya masih ogah-ogahan, belum sepenuhnya bisa menerima kebijakan Bupati Novi. Pindah tugas juga membawa konsekuensi turunnya pendapatan yang sangat drastis. Mereka sudah tidak lagi bisa menikmati madunya tanah bengkok yang manis.

Berbagai sumber yang dihimpun LensaMata.com mengatakan, pendapatan sekdes PNS yang berasal dari hasil lelang tanah bengkok jauh melebihi gaji PNS golongan II. Terutama di wilayah kecamatan yang subur, irigasi lancar dan selama ini menjadi sentra tanaman non-padi, seperti bawang merah, melon dan cabe yang ada di kecamatan Tanjunganom, Sukomoro, Rejoso dan  Bagor. Akibatnya nilai sewa tanah sawah sangat tinggi. Di 4 kecamatan tersebut rata-rata sudah mencapai Rp 5 jt hingga Rp 9 jt per petak (125 ru atau ¼ bau).

Yang lebih tragis, sebagian sekdes PNS sudah menjual lelang seluruh atau sebagian tanah bengkoknya untuk tahun anggaran 2020. Sehingga mereka akan dibebani mengembalikan uang hasil lelang yang sudah diterima kepada warga pembeli lelang. Warga yang sudah mengeluarkan uang di beberapa desa juga mulai resah. Mereka khawatir uangnya tidak bisa kembali atau sulit menarik dari sekdesnya.

“Wah saya baru dengar pak sekdes mau pindah ke kecamatan Prambon, padahal saya sudah beli tanah bengkoknya. Pokoknya saya tidak mau tahu uang harus dikembalikan”, ujar seorang petani di salah satu desa di kecamatan Tanjunganom saat bertemu LensaMata.com di warung kopi.

Hal yang sama juga ditemui di beberapa desa di wilayah kecamatan Pace, Rejoso, Bagor, dll. Beberapa perangkat desa di beberapa desa tersebut sempat menyampaikan informasi yang sama. Namun perangkat desa non sekdes ini juga tidak apatis melihat teman kerjanya mengalami masalah tersebut.

“Mereka khan sudah menikmati tanah bengkok bertahun-tahun meskipun  berstatus PNS. Kami yang perangkat desa yang lain khan bukan PNS. Biarin saja sekarang harus bertanggungjawab, baik sekdes maupun pembeli juga sama-sama punya resiko”, ujar seorang perangkat desa yang “takut” namanya dimediakan di wilayah kecamatan Gondang kepada LensaMata.com.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar