Regional

blog post
Masa pemerintahan duet Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat-Mahen Djumadi, sudah melewati satu tahun. Selama rentang satu tahun anggaran ini masyarakat Nganjuk mulai memberikan evaluasi mulai yang bernilai plus maupun kelemahan-kelemahan yang masih memerlukan perbaikan.

Rapat rutin Asosiasi Advokat Peduli Nganjuk (A2PN) yang berlangsung hari Sabtu (5/10/2019) di kantor advokat GUNDI SINTARA & PARTNERS diantaranya menyoroti beberapa bidang yang menjadi titik lemah pemerintahan yang segera memerlukan perbaikan. Lima bidang tersebut diantaranya :

Pertama, masih lemahnya penerapan prinsip transparansi dalam managemen pemerintahan. Hal ini terlihat ketika ada persoalan yang terjadi mulai dari Pemdes hingga Pemkab belum ada keberanian dari pimpinan daerah untuk menghadapi dan memberikan penjelasan secara obyektif dan transparan ke publik. Beberapa kali terjadi demo warga di pendopo menunjukkan tiadanya keterbukaan sehingga saluran aspirasi menjadi tersumbat.

“Pemkab Nganjuk harus mentaati ketentuan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), di semua Pemdes hingga OPD yang ada di lingkungan Pemkab. KIP merupakan hak rakyat dan pejabat tidak boleh mengebiri”, ujar Bambang Sukoco, SH MH, sekretaris A2PN.

Kedua, harus segera dibuatkan ketentuan terkait job description antara bupati dan wakil bupati. Pembagian tugas yang tegas dan jelas sangat diperlukan guna menghindari overlap antara bidang mana yang menjadi kewenangan bupati dan mana yang masuk wilayahnya wakil bupati. Yang terlihat di publik selama setahun ini lebih banyak wabup yang berperan, sehingga muncul ungkapan “wabup rasa bupati”.

Ketiga, perlu meningkatkan pemberdayaan seniman lokal. Di lingkungan Pemkab melalui OPD terkait, sudah sering ditemui kegiatan yang menampilkan even kesenian. Namun yang menjadi sorotan publik minimnya keterlibatan seniman lokal, mulai dari pagelaran wayang kulit maupun kesenian musik (grup band). Selain terkesan biaya mahal, adanya dominasi seniman dari luar daerah akan mematikan seniman lokal.

“Jika menggunakan dana APBD mestinya cukup mengundang dalang lokal yang di Nganjuk jumlahnya cukup banyak dan grup band warga Nganjuk sendiri yang jauh lebih murah dibanding Enjie, Ada Band, dll. Seniman lokal perlu dibina dan dilindungi dengan uang APBD”, tambah Yusuf Wibisono,  SH MH advokat yang juga mantan pimpinan DPRD Nganjuk.

Ke-empat, reformasi birokasi yang masih banyak permasalahan. Utamanya yang berkaitan penempatan pejabat struktural dan mutasi PNS. Banyak pejabat struktural yang dipromosikan  dan ditempatkan pada posisi yang tidak tepat. Forum menyoroti penempatan pejabat eselon  II (inisial SN) yang memiliki keahlian tehnik sipil diposisikan di kantor arsip, seorang sarjana sospol menjadi Kabag hukum (inisial HR), sekretaris dinas yang pangkat goglongannya baru III-D (inisial IS), dan masih banyak yang lain. Akhirnya jargon birokrasi Rp 0 hingga mutasi sekdes PNS, juga disorot tajam.

“Penempatan pejabat di lingkungan birokrasi ini ada 3 kriteria yakni, obyektif-rasional, subyektif emosional dan kalkulatif-transaksional. Coba kita lihat dalam 3 kali mutasi dan promosi di pemerintahan Novi masuk kategori yang mana. Meskipun sulit dibuktikan  secara hukum namun secara indikatif pola yang diterapkan rezim yang lama indikasinya tidak banyak berubah”, kata Totok Budi Hartono, SH MH.

Kelima, tidak tepat menyikapi praktek program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Nganjuk. Lahirnya Perbup no. 25 Tahun 2019 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan PTSL Tahun 2019 dinilai menjadi persoalan yang sangat urgent. Salah satu yang dipersoalkan terkait ketentuan masalah biaya yang harus ditanggung peserta program PTSL yang bisa melebihi ketentuan SKB 3 Menteri.

“Hingga saat ini kita belum tahu apa alasan Bupati menerbitkan Perbup dengan ketentuan biaya yang berbeda dengan SKB 3 Menteri yang nyata-nyata menjadi konsideran lahirnya Perbup. Dan jika mengacu ketentuan Perbup tidak ada satupun desa kecuali desa Ngrawan dan Jatirejo yang tidak melanggar Perbup. Tapi anehnya aparat penegak hukum (APH) di Nganjuk baik polisi maupun jaksa belum bertindak. Ada apa ini”, ujar Purwoko, SH.

Rapat rutin A2PN ini selain dihadiri para aktivis A2PN juga ada mahasiswa, pimpinan LSM, para jurnalis, anggota BPD dari Pace dan perangkat desa. Mereka ikut menyampaikan masukan dan aspirasi yang selama ini mereka temukan dan masih belum ada solusi. Seperti yang dilakukan BPD desa Pace Wetan yang sudah berkali-kali melaporkan adanya dugaan penyimpangan dana APBDes ke Pemkab melalui SPAN dan polisi tetapi tidak ada respon dan tindak lanjutnya.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar