Nasional

blog post
Masa menjalani pidana penjara 7 tahun kasus jual beli jabatan belum selesai, eks bupati Nganjuk 2 periode (2008-2018) Taufiqurrahman sudah harus menghadapi perkara baru, tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus TPPU ini kembali muncul ke permukaan ketika Dra. Ita Tribawati, MSi, mantan sekkab Jombang yang juga isteri Taufiqurrahman dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Senin (7/10/2019).

Jubir KPK Febri Diansyah menyampaikan perihal pemanggilan bunda Ita kepada pers. ”Ibu Ita Tribawati dipanggil penyidik untuk diperiksa sebagai saksi”, ujar Febri.

Penyidik KPK menetapkan Taufiqurrahman menjadi tersangka TPPU merupakan pengembangan kasus OTT KPK yang terjadi di sebuah hotel di Jakarta pada 24 Oktober 2017. Hasil OTT tersebut ditetapkan 5 tersangka yakni Taufiqurrahman, Ibnu Hajar, Harianto, Suwandi dan M Bisri. Kelima pejabat Pemkab Nganjuk ini semuanya sudah divonis bersalah dan dipenjara antara 4 hingga 7 tahun.

Kini eposode kedua, kasus TPPU sudah mendekati akhir penyidikan. Catatan LensaMata.com, sudah puluhan pejabat Pemkab mulai eselon II hingga ke staf sudah menikmati interogasi tim penyidik KPK baik di Jakarta, Surabaya, Madiun, Nganjuk dan Mojokerto.

Para saksi yang diperiksa diduga kuat mengetahui proses aliran dan sumber-sumber dana yang masuk ke tersangka Taufiqurrahman. Mereka pada umumnya orang dekat eks Bupati dan pejabat di OPD yang dikenal basah.

Pemeriksaan terbesar dilakukan pada akhir bulan Oktober 2018 di aula Bhara Mahkota jl. Pahlawan, Polres Madiun. Pada saat itu konon yang diperiksa melibatkan tidak kurang 30 orang saksi dari ASN dan kontraktor.

Selain telah terbukti melakukan jual beli jabatan, Bupati asli Jombang ini dituding KPK menerima gratifikasi sebesar Rp 2 milyar dari dua orang kontraktor. Setoran uang haram ini sebagai realisasi komitmen fee dari beberapa proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Nganjuk.

Uang tersebut diduga digunakan untuk membeli 1 unit mobil jeep Wrangler Sahara Artic 4D tahun 2012, moge dan sebidang tanah perkebunan di Ngetos, Nganjuk seluas 10 hektar.

LensaMata.com sebenarnya juga memperoleh informasi pada pertengahan bulan September lalu (2019) juga ada pemeriksaan saksi di Polres Mojokerto. Tetapi sumber LensaMata.com tidak berani menyebut nama-nama pejabat Pemkab Nganjuk yang diperiksa. ”Tolong jangan saya yang menyebutkan nama pejabat yang diperiksa”, ujarnya.

Dalam kasus episode ke-2 ini tersangka Taufiqurrahman dijerat dengan pasal 3 dan 4 UU no. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat (1) KUHP.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar