Regional

blog post
Setelah dua minggu menjalani masa tahanan di Polres Nganjuk, 5 tersangka kasus demo desa Ngepung, kecamatan Patianrowo, kabupaten Nganjuk, menunjuk Penasehat Hukum.

Diwakili keluarga Suyadi, koordinator aksi demo, mereka sudah memberikan kuasa kepada kantor Advokat GUNDI SINTARA, SH MH & PARTNERS. Ke-5 tersangka juga sudah menandatangani surat kuasa khusus, Kamis (9/01/2020).

Ke-5 aktivis aksi solidaritas warga Ngepung yakni Suyadi, Suroso, Sutrisno, Sukriyon dan Slamet Riyadi. Mereka ditahan tim penyidik satreskrim Polres Nganjuk sejak Sabtu (28/12/2019).

Para aktivis warga desa Ngepung ini harus mendekam di sel tahanan polisi karena diduga secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang di lingkungan pendopo kabupaten. Aksi ini terjadi bersamaan dengan demo ratusan aktivis di pendopo ingin bertemu dengan Bupati Novi Rahman Hidayat.

Menurut catatan LensaMata.com, aksi serupa sudah berlangsung 4 kali,  dan yang kelima terjadi hari ini.

Para warga yang demo ke pendopo hanya ingin bertemu Bupati guna membahas adanya dugaan penyimpangan APBDesa. Pada aksi sebelumnya ratusan aktivis militan ini hanya ditemui wabup Marhen Djumadi.  Para pendemo tidak yakin wabup bisa menyelesaikan pengaduan yang mereka sampaikan, sehubungan keterbatasan kewenangan Wabup.

Mereka tetap ngotot ingin bertemu Novi.  Meskipun para aktivis ini sudah 5X demo ke pendopo, Bupati belum pernah menemui.

Ketika dikonfirmasi LensaMata.com advokat Gundi Sintara, SH MH membenarkan dirinya sudah resmi ditunjuk sebagai Penasehat Hukum ke-5 tersangka. "Ya betul saya yang menjadi koordinator tim Penasehat Hukum ke-5 tersangka warga Ngepung", ujar GS kepada Bagus Purwanto dari LensaMata.com.

Ketika ditanya terkait jurus-jurus yang akan diajukan saat persidangan nanti, GS hanya tersenyum simpul. Kata GS,  pihaknya belum melangkah terlalu jauh karena surat kuasa juga baru diterima.

Yang dilakukan tim Penasehat Hukum baru mempelajari berkas dan akan melakukan investigasi di lapangan. Selain itu juga akan berdialog dengan para aktivis yang ikut demo di Nganjuk, khususnya dari desa Ngepung.

"Substansi kasusnya siih biasa aja, para tersangka dituduh melanggar pasal 170 ayat 1 dan 2 ke I-e KUHP.  Tetapi ini bukan kasus biasa,  ada unsur diluar hukum", tambah advokat senior jebolan FH-UB Malang ini.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar