Regional

blog post
Diduga menilep biaya pengurusan sertifikat tanah milik warganya, Heru Subagyo, kepala desa Bandung, kecamatan Prambon, kabupaten Nganjuk harus mendekam di sel Rutan Klas IIB Nganjuk. Hal ini disampaikan oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Nganjuk Roy Ardian Nurcahya SH.,MH diruang kerjanya, Selasa (14/1/2020) pukul 16.00 WIB.

Awalnya kejadiannya sekitar bulan Oktober 2014, ada 3 (tiga) warga setempat yakni Marpuah, Istikomah dan Darsono  yang meminta tolong kades Heru untuk mengurus sertifikat tanahnya. Kemudian ketiga orang ini  menyerahkan uang untuk biayanya.

"Masing-masing menyerahkan uang ke kades Heru dengan rincian Darsono Rp 8,5 juta rupiah, Istiqomah Rp 3 juta, Marpuah Rp 3 juta sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 14,5 juta di ruang Kantor kepala desa Bandung," terang Roy.

Namun setelah sekian lama ditunggu, sertifikat yang dibutuhkan tersebut belum juga selesai atau diterima oleh ketiga warga tersebut. Sehingga dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Nganjuk oleh ketiga warga tersebut. Dan ternyata permohonan sertifikat atasnama ketiga orang tersebut tidak ada atau tidak terdaftar di BPN. "Karena ternyata tidak didaftarkan ke BPN oleh kades Heru," katanya.

Karena kesal dan merasa ditipu oleh Kadesnya, ketiga warga ini melaporkan masalah ini ke Polres Nganjuk, hingga oleh polisi ditindaklanjuti sampai pada penahanan terhadap Kades Heru. "Hari ini pelimpahan, tersangka kita tahan dengan pertimbangan agar tidak melarikan diri dan tidak melakukan tindakan atau mengulangi perbuatannya karena dia masih menjabat sebagai kepala desa,' paparnya.

Terdakwa Heru Subagyo diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan seterusnya, dan dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP. "Dengan ancaman hukuman empat tahun kurungan penjara," pungkas Roy.(")
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar