Regional

blog post
Sengketa Pilkades desa Pacewetan, kecamatan Pace, kabupaten Nganjuk hingga saat ini masih dalam proses persidangan di PTUN Surabaya.

 

Pada sidang hari Rabu (22/1/2020) agendanya pembacaan replik dari kuasa hukum penggugat advokat Gundi Sintara, SH MH sebagai tanggapan atas jawaban para tergugat yakni panitia pemilihan, panitia pengawas dan bupati.

 

Dalam replik setebal 15 halaman itu, penggugat Imam Mughni melalui kuasa hukumnya tetap bersikukuh pada gugatan semula. Tindakan panitia pemilihan yang telah mendiskualifikasi Imam Mughni sebagai calon kades dinilai melanggar hukum.

 

Kata GS, satu-satunya alasan yang dijadikan dasar hukum pen-diskualifikasi-an Imam Mughni surat rekomendasi ketua PN Nganjuk no W14-U27/1780/HK.03/Xl/2019 tanggal 9 Nopember 2019 yang ditandatangani ketua PN Nganjuk Sugiyo Mulyoto, SH MH.

 

Namun surat ketua PN tersebut telah dicabut oleh pejabat yang sama melalui surat no W14-U27/1797/Hk.03/XI/2019 tanggal 12 Nopember 2019. Surat pencabutan ini keluar setelah GS mengirimkan surat klarifikasi ke ketua PN Nganjuk no 31/B/GSP/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019.

 

Oleh sebab itu, tulis GS dalam repliknya, panitia pemilihan Sudah tidak punya landasan hukum mendiskualifikasi Imam Mughni. "Sesuai Asas hukum maka hak klien saya harus dikembalikan sebagai calon kades", kata GS kepada Bagus Purwanto dari LensaMata.com.

 

Sidang berikutnya giliran para tergugat dan tergugat II Intervensi akan menyampaikan duplik sebagai tanggapan balik atas replik penggugat.

 

Sementara sengketa administrasi sedang berlangsung di PTUN Surabaya, laporan pidana Imam Mughni juga ditindaklanjuti oleh satreskrim Polres Nganjuk. Imam Mughni sebagai pelapor dan Aditya timses juga sudah diperiksa. Demikian juga panitia pemilihan dan panitia pengawas Sudah menikmati penyidikan dari penyidik.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar