Hukum

blog post
Aksi demo warga desa Ngepung, kecamatan Patianrowo, kabupaten Nganjuk yang menuntut keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa, akhirnya berujung ke terali besi. Pada demo jilid 5 di depan pendopo kabupaten, para pendemo tidak berhasil bertemu bupati Novi Rahman Hidayat. Bahkan 5 orang aktivis Forum Solidaritas Warga Ngepung ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka.

Berikut ini petikan wawancara khusus wartawan LensaMata.com dengan advokat Gundi Sintara, SH MH,  kuasa hukum 5 tersangka :

LensaMata.com (LM) : "Apa khabar ..., Infonya anda resmi ditunjuk sebagai Penasehat Hukum tersangka kasus Ngepung ?".
Gundi Sintara, SH MH (GS) : "Iya betul. Kira-kira semingguan lalu surat kuasa ditandatangani 5 tersangka yakni Suyadi, Suroso, Sutrisno, Sukriyon dan Slamet. Mereka para aktivis Forum Solidaritas Warga Ngepung yang ikut Aksi demo tanggal 26 Desember di depan pendopo kabupaten Nganjuk".

LM : "Apa saja yang dilakukan sebagai kasus yang menjadi perhatian publik ini ?".
GS : "Ya biasa aja seperti biasanya, saya sudah mempelajari pokok permasalahannya secara detail berikut sangkaan dari penyidik. Saya juga Sudah bertemu dengan para, tersangka, penyidik dan pihak-pihak terkait lainnya termasuk aktivis di Ngepung, jurnalis dan LSM serta para pejabat eksekutif".

LM  : "Ini khan masalah pidana kenapa begitu banyak pihak diajak bicara termasuk pejabat eksekutif ?".
GS : "Betul ini perkara pidana sesuai sangkaan penyidik melanggar pasal 170 KUHP. Tetapi jangan lupa kasus Ngepung ini bukan pidana biasa. Ada rentetan peristiwa yang melibatkan pejabat mulai di desa hingga kabupaten. Karena selesai kasus pidananya bukan berarti perkara sudah tuntas. Maka perlu solusi yang komprehensip. Kalau lihat pelanggaran pidana saja ya, soal biasa, gak ada yang istimewa".

LM : "Bagaimana kesimpulan sementara ?".
GS : "Teman-teman aktivis desa Ngepung itu sebenarnya niatnya baik dan tindakan mereka juga bagian dari partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan. Hanya mungkin mereka tidak tahu cara dan mekanisme sesuai regulasi. Itu kesan saya setelah dialog dengan puluhan aktivis dan para tersangka. Akibatnya apa yang mereka harapkan tidak tercapai malah harus berhadapan dengan hukum. Itu gak apa-apa,  mereka para pejuang demokrasi gaya lokal-konvensional. Dan itu bisa menjadi inspirasi bagi yang lain.

Di sisi lain penanganannya lambat dan tidak tuntas. Persoalan mereka mestinya bisa selesai di tingkat desa. Ketika muncul pertanyaan tentang penggunaan anggaran desa, aset desa,  BUMDES, dll mestinya cukup kades bersama BPD, kasih aja mereka salinan APBDes dan laporan pertanggungjawaban tahunan, sudah selesai. Toh itu dokumen publik yang bisa diakses seluruh warga desa. Gak perlu ditutup-tutupi".

LM : "Apakah dengan tindakan represif dengan penangkapan dan proses hukum persoalan bisa selesai ?".
GS : "Menurut saya tidak. Tindakan seperti ini justru membuat kesan kurang baik dan kasus Ngepung membuat Nganjuk makin terkenal di Jakarta. Pada saat demo terakhir jika perwakilan pendemo diberi kesempatan bertemu dgn pejabat Pemkab meskipun bukan mas Novi, tidak akan terjadi insiden seperti ini.  Tapi sudahlah itu sudah berlalu".

LM : "Apa langkah Anda berikutnya sebagai PH tersangka, sudah siap fight di pengadilan ?".
GS : "Kalau sebagai lawyer ini hal biasa. Yang bersifat strategi pembelaan ya tidak bisa diekspose. Tapi yang utama saya sudah tahu secara detail kasus ini. Ntar lihat saja di pengadilan. Profesi lawyer sudah saya tekuni 26 tahun to mas ... ha ha ha (GS terkekeh-kekeh di kantornya). Tapi saya juga sempat mampir menjadi anggota DPRD Nganjuk selama 10 tahun".

LM : "Apa harapan Anda berikutnya ?".
GS : "Sebagai lawyer saya berusaha profesional, juga menghargai polisi yang sudah bekerja sesuai tupoksinya dan selama penyidikan klien saya diperlakukan dengan baik,  tidak ada tekanan baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini polisi hanya terkena ekses dari kebijakan aparatur sebelah.

Tapi sebagai warga Nganjuk asli, saya berharap perkara ini bisa happy ending buat kemajuan Nganjuk. Tokoh-tokoh seperti pak Yadi cs ini diperlukan sebagai kekuatan penyeimbang hanya kemasannya yang harus dirubah. Mereka berani menyuarakan kebenaran karena secara yuridis pengelolaan anggaran negara (daerah/ desa)  prinsipnya harus transparan dan akuntable. Mereka menuntut hal yang sesuai ketentuan, gak ada yang salah.

Namun yang saya khawatirkan kasus yang sebenarnya sepele ini punya potensi digoreng oleh pihak yang punya kepentingan (politik). Sebab itu para aktivis pejuang seperti mereka diperlukan pendampingan.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar