Regional

blog post
Nasib Sukarni sudah benar-benar diujung tanduk. Hari ini, Rabu (5/2/2019) janda asal dusun Ngadirejo, desa Ngadiboyo, kecamatan Rejoso, kabupaten Nganjuk ini terancam menjadi tunawisma.

Juru sita PN Nganjuk akan melakukan eksekusi rumah tinggal Sukarni yang diajukan pemenang lelang di KPKNL Surabaya. Pemohon lelang bank Panin sebagai kreditur pemegang hak tanggungan.

Merasa telah didzolimi, Sukarni wadul (mengadu) minta perlindungan dan keadilan ke presiden Joko Widodo. Selain itu  janda tiga anak ini, juga berkirim surat ke gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan mendatangi ketua PN Nganjuk di kantornya, pada Selasa (4/02/2020).

Dikatakan oleh Sukarni, nasib yang menimpa keluarganya berawal dari sertifikat hak milik (SHM) rumah atas namanya, dibuat jaminan hutang ke bank Panin oleh anak sulungnya. Karena macet hutang tersebut Kemudian di take over ke bank swasta lainnya dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 105 juta dengan masa kredit selama 4 (empat) tahun.

Dalam perjalanannya, diakui oleh Sukarni bahwa anak lelaki mengalami kredit macet di angsuran ke 8 (delapan).

"Sudah mengangsur tujuh kali, lalu angsuran kedelapan macet," ungkapnya.

Namun yang membuat Sukarni merasa tidak terima, kenapa pihak bank tiba-tiba melelang rumahnya, padahal hutangnya belum jatuh tempo 4 (empat) tahun.

"Baru berjalan dua tahun, tiba-tiba rumah saya sudah dilelang dan sertifikat beralih ke orang lain, yang menjadi pemenang lelang," serunya.

Anak lelaki Sukarti, yang menjaminkan sertifikat ke bank ini mencoba menggugat hal tersebut, namun oleh pihak pemenang lelang di intimidasi akan digugat kembali jika gugatan anaknya kalah di pengadilan.

"Anak saya diintimidasi, jika gugatan anak saya kalah maka anak saya akan di hukum dipenjara,' tuturnya.

Peristiwa itu membuat anaknya shock dan takut, sehingga tanpa sepengetahuannya, anak lelaki sulungnya itu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

"Karena takut, anak saya sampai bunuh diri", serunya.

Namun hari berlalu, saat eksekusi tiba, Sukarti bingung harus berbuat apa dan tinggal dimana jika ekskusi itu benar-benar terjadi. Akhirnya dirinya memberanikan diri mengirim surat untuk minta perlindungan dan keadilan ke presiden Jokowi, gubernur Jatim dan bahkan mendatangi kantor PN Nganjuk.

"Saya ingin menghadap ketua PN Nganjuk tapi tidak ditemui," pungkasnya.

Menanggapi peristiwa yang menimpa Sukarni,  praktisi hukum yang juga ketua A2PN (Asosiasi Adbokat Peduli Nganjuk Gundi Sintara, SH MH menilai sangat prihatin. Kata GS, kasus serupa sudah sangat sering terjadi.

"UU Hak Tanggungan secara substantif memang berpihak kepada kreditur. Debitur selalu berada di pihak yang sangat lemah", ujar GS kepada Markus Sukamto dari LensaMata.com.

Hal ini, kata GS, bermula adanya ketentuan dalam UU Hak Tanggungan bahwa akta notariil dalam perjanjian hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Akibatnya banyak dimanfaatkan oleh kreditur yang beritikat tidak baik.

"Dengan adanya ketentuan itu kreditur dengan seenaknya jika debitur macet langsung diajukan lelang dengan harga limit yang sangat jauh dari harga pasar. Ini jelas tidak adil", tambah advokat jebolan FH UB Malang ini.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar