Regional

blog post
Para aktivis gerakan anti korupsi dari dalam dan luar kabupaten Nganjuk, ternyata memberikan perhatian khusus kasus demo Forum Peduli Masyarakat Desa Ngepung (FPMN), kecamatan Patianrowo, kabupaten Nganjuk di depan kantor Bupati  (Jumat, 26/10/2019) yang berakibat 5 orang anggotanya diproses pidana. Mereka terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut dan siap memberikan bantuan hukum.

Ke-5 aktivis FPMN yakni Suyadi, Suroso, Sukriyon, Sutrisno dan Slamet ditangkap reserse Polres Nganjuk karena ada laporan dari pejabat Pemkab, karena diduga pada saat demo mereka melakukan pengrusakan pintu gerbang gedung Pemkab dan memecahkan sebuah pot bunga. Sejak Senin (24/2/2020) berkas perkara sudah di kejaksaan (P-21) dan diperkirakan minggu depan sudah dilimpahkan ke PN Nganjuk.

Ratusan warga desa Ngepung sudah ke-lima kali mendatangani kantor Bupati Novi Rahman Hidayat dengan tujuan ingin berdialog terkait masalah keuangan di Pemdes Ngepung. Namun Novi tidak sekalipun menemui warganya. Bahkan bukan dialog terbuka dan bersahabat yang diperoleh warga, rombongan mereka justru bersitegang dengan petugas dari polisi dan satpol PP. Para “pejuang demokrasi” ini sempat menerima semprotan gas air mata, diseret petugas dan sebagian menerima bogem di tubuhnya.

Nasib naas yang dialami aktivis FPMN mendapatkan simpati dari praktisi hukum dan pegiat anti korupsi. Mereka tertarik lantaran ke-5 tersangka/ terdakwa melakukan aksi demo dengan latar belakang memperjuangkan transparansi anggaran di desa. Beberapa praktisi hukum senior dari Nganjuk sudah menyatakan siap memberikan bantuan hukum saat digelar sidang di PN Nganjuk  dan bergadung dalam tim penasehat hukum (PH) yang dipimpin advokat Gundi Sintara, SH MH.

Para advokat ini secara langsung sudah menghubungi GS (nama singkat Gundi Sintara) dan ada yang kontak dengan redaksi LensaMata.com via watchshap. Menurut GS, yang sudah pasti siap bergabung advokat Yusuf Wibisono, SH MH yang juga dikenal mantan pimpinan DPRD Nganjuk (2009-2014) dan advokat Totok Budi Hartono, SH MH, juga aktivis anti korupsi yang pernah memenjarakan puluhan anggota DPRD Nganjuk (1999-2004). Selain itu ada advokat dari kota tahu Kediri Tjetjep M Yasin, SH.

“Saya tertarik ikut memberikan bantuan hukum karena apa yang dilakukan aktivis FPMN itu punya tujuan mulia. Jika baru mulai sudah terjadi insiden seperti itu maka ke depan perjuangan warga desa untuk transparansi anggaran jelas akan terganggu. Apalagi tuduhannya hanya merusak selot kunci pagar dengan 5 tersangka/ terdakwa ini jelas tidak rasional”, ujar Yusuf Wibisono kepada Bagus Purwanto dari LensaMata.com di kantor advokat GUNDI SINTARA, SH MH & PARTNERS.

Sementara para pegiat anti korupsi juga memberikan perhatian yang sama. Mereka memberikan support mental kepada para tersangka/ terdakwa sejak pemeriksaan di Polres Nganjuk hingga proses hukum berikutnya, seperti yang dilakukan ketua LSM DCW (Duta Corruption Watcht) yang bermarkas di Kertosono, Julianto. Pantauan LensaMata.com, kang Julianto sejak awal terus mengikuti perkembangan penanganan kasus desa Ngepung ini dan memfasilitasi berbagai kepentingan para tersangka dengan pihak-pihak terkait  seperti APH, termasuk berdialog dengan penasehat hukum.

Tidak kalah antusiasnya para pimpinan KIPP (Komite Independen Pemantau Pejabat) Kediri. Setelah membaca pemberitaan media online kasus demo FPMN, Sriaji Wongsonegoro, sekretaris KIPP langsung menelpon redaksi LensaMata.com dan menyatakan rasa empati dan keprihatinannya terhadap nasib yang menimpa ke-5 tersangka. Kata Sriaji, kalau persoalannya hanya sepele ingin bertemu dengan Bupati kenapa tidak dituruti saja.

“Demo itu terjadi karena adanya penyumbatan informasi antara pemimpin dengan rakyatnya. Kalau ada komunikasi yang baik dan lancar tentu tidak akan terjadi demo. Kami para aktivis KIPP Kediri insyaallah akan datang saat digelar sidang di PN Nganjuk ”, ujar Sriaji yang juga ketua PROJO Kediri ini.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar