Regional

blog post
Gara-gara hanya ingin bertemu bupati guna menyampaikan aspirasi terkait pengelolaan anggaran di desanya, justru harus mendekam di sel tahanan.

Ini yang dialami 5 orang aktivis Forum Peduli Masyarakat Desa Ngepung (FPMN), kecamatan Patianrowo, kabupaten Nganjuk. Mereka yang ketiban sial ini Suyadi (koordinator FPMN), Suroso, Sutrisno, Sukriyon dan Slamet.

Setelah menjalani masa tahanan 2,5 bulan, baik tahanan penyidik maupun kejaksaan, ke-5 aktivis 'pejuang demokrasi' ini akan menghadapi persidangan perdana di PN Nganjuk, Senin (16/3/2020).

Kepastian jadwal sidang ini diperoleh LensaMata.com dari koordinator Penasehat Hukum advokat Gundi Sintara, SH MH. Dihubungi di kantornya GS mengatakan, dirinya sendiri yang melakukan croscekk ke bagian pidana PN Nganjuk, dari register perkara sudah dipastikan jadwal berikut majelis hakim yang akan memimpin sidang.

"Hari Kamis saya ke LP menemui klien saya, belum ada pemberitahuan jadwal sidang dari JPU. Makanya hari Jumat saya cek di Panmud Pidana PN Nganjuk", ujar GS kepada Markus Sukamto dari LensaMata.com.

Sebagaimana diberitakan media ini, ratusan aktivis FPMN sudah 5X Ingin bertemu bupati Nganjuk Novi. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan pendopo kabupaten. Bahkan pernah 2 hari "kemah" di kantor dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa). Meski demikian Novi tetap tidak menemuinya.

Para aktivis yang rata-rata orang awan ini getol menggelar aksi demo ke Pemkab lantaran ada pernyataan dari kades Ngepung bahwa yang berhak menjelaskan soal APBDes hanya bupati, bukan kades. Hal ini disampaikan di depan massa FPMN yang demo di balai desa Ngepung. Makanya aksi mereka tidak lagi di kantor desa tetapi di kantor Pemkab.

Menurut data LensaMata.com para aktivis desa Ngepung dan beberapa kali diikuti aktivis desa Ngrombot sudah 11X melakukan Aksi unjuk rasa. Hal ini terlihat dari bukti berupa surat pemberitahuan demo ke Polres Nganjuk. Instansi pemerintah yang didatangi mulai kantor desa Ngepung, kantor kecamatan Patianrowo, dinas PMD, kantor Inspektorat, Polres dan kantor bupati.

Pada demo terakhir hari Jumat (27/12/2019) terjadi insiden sedikit kericuhan hingga penangkapan terhadap 5 aktivis FPMN. Suyadi ditangkap di TKP sedangkan 4 orang lainnya ditangkap sekira jam 03.00 WIB (28/12/2019) di desa Ngepung. Mereka langsung disidik Di satreskrim Polres Nganjuk tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Para aktivis ini disangka telah melakukan pengrusakan engsel pintu gerbang kantor Pemkab dan memecahkan pot bunga. Penyidik membidik para tersangka dengan pasal 170 ayat (1) dan (2) ke 1e KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.

Menanggapi sidang yang akan digelar 2 hari lagi advokat GS selaku ketua tim Penasehat Hukum menyatakan, pihaknya belum bisa banyak komentar karena hingga sekarang belum bawa BAP yang lengkap dan surat dakwaan dari JPU.

"Yang jelas kami sudah sangat siap menghadapi perkara unik ini,  yang  bukan sekedar pengrusakan yang nilai kerugiannya ibarat sebungkus rokok kretek. Kalo perkara model begini diterusin akan mengancam kehidupan demokrasi di Nganjuk", kata alumnus FH UB Malang ini.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar