Regional

blog post
Setelah hampir 2,5 bulan mendekam di Rutan klas II-b Nganjuk, 5 terdakwa kasus aksi demo para aktivis Forum Peduli Masyarakat Desa Ngepung (FPMN) Suyadi cs akhirnya diajukan ke persidangan perdana, Senin (16/3/2020).

Sidang dipimpin ketua majelis hakim Anton, SH MH, bertindak sebagai jaksa penuntut umum (JPU) Endang Srirahayu, SH dan Pujo, SH. Sementara para terdakwa didampingi 4 advokat senior dari A2PN (Asosiasi Advokat Peduli Nganjuk) yakni Gundi Sintara, SH MH,  Yusuf Wibisono, SH MH MM,  Totok Budi Hartono, SH MH dan Edy Suprapti, SH MH.

Sidang perdana ini agendanya hanya penyerahan kelengkapan administrasi surat kuasa dan legalitas para advokat dan pembacaan surat dakwaan dari JPU. Surat dakwaan setebal 3 lembar dibacakan selama 10 menit oleh jaksa Endang Srirahayu.

Dalam dakwaannya diuraikan, pada hari Jumat, 27 Desember 2019 para terdakwa bersama warga desa Ngepung dan Ngrombot mulai jam 09.30 WIB hingga 11.30 WIB dan dilanjut jam 13.00 WIB melakukan unjuk rasa di depan pintu gerbang kantor Bupati Nganjuk. Mereka menuntut agar Bupati keluar menemui mereka. Namun Bupati Novi tidak kunjung keluar.

Pada jam 13.00 WIB para terdakwa dan pengunjuk rasa yang lain menggoyang-goyang pintu pagar hingga pintu pagar miring kedalam. Goyangan para terdakwa berhenti dan massa bubar setelah disemprot dengan water cannon oleh polisi.

Akibatnya, kata Jaksa Endang S, selain pintu miring pintu slot yang terbuat dari besi patah (terlepas dari daun pintu pagar) dan sebuah pot bunga pecah.

"Dari perbuatan para terdakwa ini Pemkab Nganjuk mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 9.413.000", tegas jaksa Endang S.

Usai pembacaan surat dakwaan ketua tim PH para terdakwa Gundi Sintara minta waktu untuk menyampaikan eksepsi. Ketika ketua majelis hakim Anton memberi waktu hari Rabu (18/3/2020) advokat GS keberatan karena terlalu pendek. Akhirnya majelis hakim mengabulkan, tim PH diberi kesempatan menyampaikan eksepsi (tangkisan atas surat dakwaan JPU) pada sidang hari Selasa (24/3/2020).

Selain itu GS juga menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa tim PH meminta salinan BAP secara lengkap. Yang diterima dari JPU hanya BAP untuk 5 terdakwa.

"Kami mohon diberikan BAP yang lengkap, bukan hanya 5 terdakwa", ujar GS.

Akhirnya ketua Majelis Hakim Anton memerintahkan kepada panitera untuk memberikan salinan BAP yang lengkap. "Selesai sidang nanti bisa diambil di PP (panitera pengganti)", ujar Anton.

Sidang perdana kasus Ngepung ini dihadiri tidak kurang dari 200 warga Ngepung dan sekitarnya. Mereka para aktivis yang Ingin melihat jalannya sidang dan memberikan dukungan semangat kawannya yang merasa diperlakukan tidak adil. Ketika mobil tahanan kejaksaan memasuki area parkir PN Nganjuk, pada aktivis yang berseragam merah ini terus meneriakkan yel yel dukungan.

"Kami tetap semangat meskipun hak Kami sebagai warga yang ingin memperoleh kebenaran terkait pengelolaan anggaran desa telah dipasung oleh pemerintah kabupaten", kata salah seorang aktivis kepada Bagus Purwanto dari LensaMata.com di halaman belakang PN.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar