Ekonomi

blog post
By Gundi Sintara, SH MH

Hidup di desa, setiap hari bergaul dengan warga yang rata-rata masih sederhana ternyata sangat bermanfaat. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan bahkan mengalami sendiri, berbagai persoalan yang terjadi pada warga di sudut-sudut desa. Apalagi satu juta lebih penduduk kabupaten Nganjuk mayoritas tinggal di pedesaan (urban society).

Sesuai dengan struktur pemerintahan di level kabupaten, sebagaimana juga di kabupaten Nganjuk, mayoritas didominasi pemeritahan desa (264 desa dan 20 kelurahan). Tidak salah jika corak budaya dan tradisi di wilayah kabupaten Nganjuk lebih menggambarkan suasana yang kental dengan tradisi pedesaan. Sehingga problema yang dihadapi mayoritas juga bercorak ndeso.

Satu hal yang hampir tiap hari saya lihat semenjak usia SD (Sekolah Dasar)  sampai sekarang, yang membuat saya gemes dan terus membekas dalam benak ini, yakni kesulitan yang selalu dialami  para pedagang mikro seperti tukang warung kecil, lijo/ bakul etek (penjual sayur keliling), pedagang kaki lima (PK 5), pengrajin, toko kelontong kecil, lansia miskin, dll. Mereka ini kelompok usaha mandiri yang bekerja, selama puluhan tahun, bahkan bisa turun temurun, membanting tulang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di desa tempat saya tinggal dan juga dengan mudah bisa ditemui di desa lain di seluruh kabupaten Nganjuk. Jumlah pedagang mikro yang kurang beruntung ini sangat banyak. Mereka selalu berhadapan dengan persoalan klasik yang tidak pernah terpecahkan yakni soal modal usaha. Padahal nominal yang dibutuhkan tidak banyak, mungkin hanya ratusan ribu atau beberapa juta rupiah. Jumlah ini sesuai nilai perputaran barang dagangan yang mereka jual tiap hari. Omzet jualannya memang kecil, lantaran barang yang diperjual-belikan sebagian besar bahan kebutuhan pokok yang tidak bisa tahan lama, seperti misalnya sayur mayor, kebutuhan kelontong, mamin sederhana yang keuntungannya hanya untuk makan hari itu juga.

Meskipun kebutuhan modal relative kecil, ternyata untuk memperoleh masih merasa sulit. Mau mengajukan pinjaman ke bank umum terbentur jaminan, prosedur berbelit-belit dan feseability study usaha yang tidak sebanding dengan nilai nominal yang diajukan. Ada program bantuan pemerintah/ pemerintah daerah, masih bersifat incidental seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) mungkin yang sekarang berganti baju PKH (Program Keluarga Harapan), dll. Program yang kadang menjadi lebih bernuansa politis ini, sebenarnya tujuannya bagus. Namun realisasi di lapangan sering tidak tepat sasaran.

Dalam praktek banyak warga yang sebenarnya sudah kategori mampu (punya sawah, rumah bagus, kendaraan lebih dari 1 buah)  justru dapat jatah bantuan tetapi sebaliknya warga miskin yang secara realistis lebih berhak malah tidak masuk daftar penerima. Ini sudah berlangsung lama tetapi tiap tahun selalu berulang dan berulang. Usulan dari bawah lewat perangkat desa dan kades, pergunjingan di media social yang cukup ramai tidak mampu merubah persoalan klasik dan laten ini secara signifikan.

Ironisnya, dalam banyak kasus ditemukan warga yang dekat dengan penguasa kampung/ desa (kades, perangkat desa, RT/RW) karena unsure kekerabatan, perkawanan, kepentingan politis (parpol/ timses) mendapat prioritas meskipun kurang/ tidak memenuhi criteria. Yang jauh dari penguasa kampong/ desa tidak mudah memperoleh bantuan. Unsur suka dan tidak suka (like and dislike), meskipun tidak dibenarkan oleh aturan, sering menjadi factor penentu juga.

Jika ada complain dari warga, mereka mengelak dengan gaya Abu Nawas bahwa yang menentukan daftar penerima bantuan (keluarga sasaran) adalah pemerintah (pejabat) pusat di Jakarta. Aparat pemerintah desa sekedar “menjalankan tugas” sebagai pelaksana lapangan yang bertugas menyalurkan dana ke masyarakat dan tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan. Ini alibi yang selalu terdengar di telinga warga. Apakah alibi ini benar atau tidak, masih perlu penelitian pengkajian yang serius. Tentu warga kelas bawah tidak bisa dan tidak akan bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa pasrah, nerimo ing pandum.

Para pedagang mikro, buruh tani, kuli bangunan, bahkan pengangguran (un-imployment) ini adalah kelompok masyarakat miskin dan rata-rata kurang pendidikan sehingga tidak terbiasa dengan urusan tetek bengek birokrasi. Meskipun sebenarnya yang lebih mereka butuhkan bukan dana “instan” semacam BLT, PKH atau yang lain. Mereka sangat memerlukan dan sangat mendesak kucuran bantuan modal dengan bunga yang rendah dan terjangkau.

*) Gundi Sintara, SH MH  adalah
    direktur SINTARA INSTITUTE  
    (Lembaga Kajian Hukum dan
    Kebijakan Publik). 
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar