Regional

blog post
Sidang lanjutan yang mengadili para aktivis Forum Komunikasi Masyarakat Desa Ngepung, kecamatan Patianrowo, kabupaten Nganjuk di Pengadilan  Negeri (PN) Nganjuk kembali digelar hari Kamis (2/4/2020) dengan agenda memeriksa 5 terdakwa sekaligus yakni Suyadi, Suroso, Sutrisno, Sakriyon dan Slamet Riyadi.

Namun sidang kali ini berbeda dari sidang-sidang sebelumnya karena digelar secara online (teleconference). Ini dilakukan karena efek Covid (Corona Virus Disesea) 19 dan adanya himbauan pemerintah agar tidak terjadi kerumunan massa (phisycal distance) yang bisa berpotensi menjadi media penyebaran Covid 19. Sejak 29/3/2019 kabupaten Nganjuk sudah masuk zona merah. Pengamatan LensaMata.com sejak Senin (30/3/2020) seluruh acara sidang perkara pidana di PN Nganjuk digelar secara online.

Majelis hakim dan panitera pengganti (PP) yang dipimpin Anton, SH MH tetap berada di ruang sidang PN Nganjuk, JPU Endang Srirahayu, SH dan Pujo, SH berada di kantor Kejari, para terdakwa dan dua Penasehat Hukum Gundi Sintara, SH MH dan Edy Suprapti, SH MH berada di aula Rutan klas II-b Nganjuk. Mereka berkomunikasi melalui video conference dan masing-masing terlihat di layar LCD yang cukup besar.

Para wartawan yang berada diluar rutan tidak bisa menyaksikan jalannya sidang secara langsung karena memang tidak diperkenankan masuk. Bahkan keluarga dan puluhan pendukung para terdakwa juga harus rela berada di luar karena penghuni rutan selama merebaknya Covid 19 memang tidak diperbolehkan terjadi kontak fisik dengan pihak luar. Hanya PH para terdakwa yang boleh masuk dan berinteraksi langsung dengan kliennya.

Seusai sidang, koordinator PH para terdakwa advokat GS (nama panggilan Gundi Sintara, SH MH) kepada LensaMata.com mengatakan, sidang mulai digelar sekira jam 10.00 WIB dan ditutup pada jam 13.30  WIB. Kata GS meski harus sabar karena beberapa kali komunikasi sempat terputus tetapi secara keseluruhan acara sidang berjalan lancar dan agenda tunggal yakni pemeriksaan 5 terdakwa bisa diselesaikan.

Menurut GS, berdasar keterangan 5 terdakwa ada kesamaan dengan 3 saksi para pejabat pol-PP yang diajukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang sudah diperiksa pada sidang sebelumnya. Hal ini terkait sikap bupati Novi Rahman Hidayat dalam menanggapi adanya aksi demo aktivis FKMN. Para terdakwa serentak mengatakan, aksi demo di depan pendopo Bupati sudah dilakukan 5 kali namun tidak sekalipun Bupati menemui mereka.

“Ini khan aneh, masa iyaa bupati didatangi rakyatnya jauh-jauh dari Ngepung, sudah keluar tenaga, biaya dan waktu  5 kali tidak mau menemui. Fakta yang disampaikan terdakwa sama dengan keterangan saksi dari pejabat pol PP yakni Sunarto, Devid Nurrachman dan Sutikno yang diperiksa pada sidang sebelumnya. Ini sikap pemimpin yang aneh. Taufik aja yang kaya gitu masih ceng li ketika ada demo dihadapi meskipun selalu menggandeng komisi A ”, kata advokat senior jebolan FH-UB Malang dan mantan pimpinan komisi A DPRD Nganjuk 2 periode ini.

Meskipun Bupati tidak menemui sendiri, pada 4 kali demo sebelumnya ada perwakilan pendemo yang diterima para pejabat dari dinas terkait misalnya wakil bupati, dinas PMD, asisten sekkab bidang Pemerintahan, camat Patianrowo, bagian Hukum dan pol PP. Meskipun demikian para pendemo tetap ingin bertemu bupati karena yang memiliki kewenangan mengambil keputusan pada akhirnya tetap bupati.

Pada demo yang ke-5 pada Jumat, 27 Desember 2019 tidak ada satupun pejabat Pemkab yang menerima termasuk wakil bupati yang biasanya dekat dengan para pendemo, hingga timbul sedikit insiden di pintu gerbang kantor Bupati. Para pendemo menggoyang-goyang pintu gerbang dan terdakwa Suyadi menarik slot pintu dari dalam ingin membuka pintu. Namun sial slot pintu gerbang yang terbuat dari besi beton 14 mm terlepas. Selain itu juga ada pot bunga yang pecah. Slot pintu yang terlepas (rusak) dan pot bunga yang pecah menjadi barang bukti yang diajukan JPU.

Pada sidang sebelumnya, kata GS, berdasar keterangan saksi pejabat pol PP berinisial STN memang sudah ada scenario sehari sebelumnya hasil rapat tim Pemkab, demo tidak akan ada perwakilan yang  diterima. Saksi STN memperoleh informasi dari pejabat eselon II berinisial SAM.  Makanya hingga dua tahap sebelum dan sesudah sholat Jumat dan berakhir ricuh jam 15.30 WIB sampai ada semprotan gas air mata dari polisi, para pejabat OPD terkait termasuk Bupati dan Wakil Bupati tetap tidak mau menerima.

“Itu fakta persidangan, pada gilirannya nanti semua akan kami uraikan dalam pembacaan pledoi. Orang luar akan ketawa, hanya karena slot pintu pagar dan pot bunga bisa memenjarakan rakyatnya. Silakan rakyat Nganjuk menilai siapa yang dholim dalam kasus Ngepung yang juga sudah terpantau di Jakarta ini”, kata GS kepada Bagus Purwanto dari LensaMata.com.

Sidang akhirnya ditunda pada hari Kamis (9/4/2020) dengan agenda pemeriksaan saksi verbalisan dari penyidik Polres Nganjuk yang diusulkan JPU. Saksi tambahan ini akan dihadirkan JPU karena ada sedikit keterangan 3 terdakwa yang berbeda dengan isi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Sementara ketua tim PH advokat GS mengingatkan kepada Majelis Hakim terkait usulannya yang sudah disetujui pada sidang sebelumnya untuk dilakukan pemeriksaan setempat. Majelis hakim mempertimbangkan karena factor pengamanan dan perkembangan situasi merebaknya Covid 19. Terkait hal ini disepakati Majelis hakim, JPU dan tim PH akan dibahas kembali pada sidang berikutnya.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar