Regional

blog post
Sidang kasus demo aktivis Forum Peduli Masyarakat desa Ngepung (FPMN) kecamatan Patianrowo, kabupaten Nganjuk pada Kamis (16/4/2020) berlangsung tidak lebih 15 menit.

Agenda sidang yang digelar secara teleconference ini hanya pembacaan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Nganjuk.

Namun ketika ketua majelis hakim Andris, SH MH setelah membuka sidang langsung mempersilakan kepada jaksa Endang Sri Rahayu, SH dan Pujo, SH untuk membacakan tuntutan, dua anggota korp Adhyaksa kejari Nganjuk ini tidak memanfaatkannya. Kata jaksa Endang S, pihaknya belum siap karena materi naskah surat tuntutan belum selesai secara keseluruhan.

"Kami mohon waktu seminggu lagi karena tuntutan kami belum selesai yang mulia", ujar bu Endang.

Ketua Majelis Hakim menerima permintaan JPU dan memberikan kesempatan kepada tim penasehat hukum (PH) memberikan tanggapan terhadap sikap JPU. Ketua tim PH advokat Gundi Sintara SH MH menyatakan pihaknya bisa menerima dan mengikuti sikap Majelis Hakim.

Seusai sidang advokat GS kepada LensaMata.com mengatakan, penundaan pembacaan tuntutan sesuatu hal yang biasa saja. Sehingga tim PH tidak keberatan.

"Pihak JPU mungkin benar belum menyelesaikan naskah tuntutannya. Karena perkara Suyadi cs ini bukan perkara biasa, sekedar dugaan pengrusakan pasal 170 KUHP", ujar advokat senior yang juga mantan anggota DPRD Nganjuk 2 periode ini.

Kata GS, perkara ini sarat dengan kepentingan politik dan dipantau oleh para tokoh pergerakan tidak hanya di Nganjuk tetapi hingga ke Jakarta.

"Para terdakwa itu bukan pelaku kriminal tetapi para pejuang demokrasi di Nganjuk. Mereka sedang memperjuangkan transparansi anggaran desa. Ini catatan penting nya", tambah GS.

Sidang berikutnya akan digelar lagi pada Kamis (23/4/2020) dengan agenda tetap pembacaan tuntutan dari JPU.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar