Ekonomi

blog post

By Gundi Sintara, SH MH

 

Pada dasarnya koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Ini yang menjadi pembeda dengan bentuk badan usaha yang lain. Tujuannya  diutamakan membantu meningkatkan kesejahteraan anggota. Siapakah anggota KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ? Yang utama jelas para pendiri dan pengurus  koperasi.

 

Selain itu, konon para nasabah yang bertebaran dimana-mana, di sudut- sudut kampung/ dusun, di desa ataupun kota bahkan antar kabupaten/ kota (ada juga yang lintas propinsi) yang mayoritas terdiri kelompok warga yang hidupnya susah, miskin, secara formal juga direkrut sebagai anggota koperasi. Menurut informasi dari para nasabah pada KSP tertentu, saat pencairan ada potongan dari uang pinjaman yang digunakan sebagai iuran/ simpanan/ tabungan anggota. Jumlahnya memang tidak banyak, sekira maksimal 5% dari nilai pinjaman. Belum ditemukan data akurat, apakah ketentuan ini juga diberlakukan pada semua KSP.

 

Pertanyaannya, apakah uang simpanan itu juga memperoleh jasa/ bunga ? Hal ini wajar dikemukakan karena pihak KSP juga membebani bunga yang cukup besar kepada  nasabah/ “anggotanya”. Lebih adil jika kemudian uang simpanan juga memperoleh kompensasi yang sama. Menjadi lebih tidak adil jika uang simpanan anggota ini kemudian tidak dikembalikan kepada anggota yang sekaligus nasabah ini.

 

Meskipun terlihat kecil nilai potongan secara individual, tapi jika nasabahnya banyak maka bisa terakumulasi jumlah nominal pinjaman yang lumayan besar. Dan uang ini diputar kembali, dipinjamkan kepada nasabah yang lain. Artinya simpanan “anggota” juga punya andil membantu menambah modal usaha “koperasi”.

 

Sesuai ketentuan setiap tahun koperasi secara normative wajib melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dihadiri seluruh anggota, pengurus dan pejabat dinas terkait. Kecil kemungkinan para nasabah yang konon juga dimasukkan sebagai anggota, dilibatkan dalam RAT. Akibatnya juga tidak mengetahui berapa SHU (Sisa Hasil Usaha) yang menjadi haknya. Mereka hanya formalitas menjadi anggota, sehingga tidak paham tentang hak dan kewajibannya. Bagaimana mungkin bisa paham lantaran tidak pernah diundang rapat yang membahas tentang seluk beluk koperasi. Bahkan mungkin tidak banyak yang tahu nama KSP dan dimana letak kantornya.

 

Sebab itu KSP yang sering disebut koperasi “Bank Plecit” ini tidak taat asas. Bisa jadi para nasabah itu juga tidak tahu kalau dirinya punya “rangkap jabatan”, sebagai nasabah sekaligus juga anggota koperasi. Bagi para nasabah hal itu tidak dianggap penting, karena target mereka sangat prakmatis hanya ingin cepat memperoleh pinjaman agar dapur tetep ngebul atau bagi yang punya bisnis kecil-kecilan untuk menggerakkan roda bisnisnya. Pada akhirnya RAT sekedar menjadi “tolak sumpah”, karena proses pengambilan keputusan sepenuhnya ditentukan oleh pemilik modal. Dalam konteks ini, tidak ada bedanya dengan managemen yang berlaku pada badan hukum yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas).

 

Meski demikian KSP ini tidak pernah kekurangan nasabah. Sejak berdiri di era 80-an, dari hari ke hari jumlahnya terus bertambah. Kadang petugas lapangan sampai merasa kewalahan melayani permintaan pinjaman. Dana tunai yang biasanya disiapkan dan dibawa PL (petugas lapangan) kemana-mana ketika mendatangi nasabah atau calon nasabah baru tidak mencukupi. Jika terjadi demikian, pencairan pinjaman terpaksa tertunda satu atau dua hari kemudian. Pada keadaan normal, pencairan pinjaman bisa langsung dilakukan, beberapa puluh menit setelah calon nasabah menyerahkan foto copy KTP dan menanda-tangani blangko permohonan kredit. Hal ini berlaku untuk plafon pinjaman kecil yakni maksimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), PL bisa mengambil keputusan langsung di tempat tanpa menunggu persetujuan atasan. Pengajuan pinjaman lebih dari Rp 500.000 harus disetujui pimpinan kantor unit atau setidaknya pengawas.

 

Fakta di lapangan nasabah KSP tidak terbatas para pedagang mikro yang memang sejak awal sengaja mengajukan pinjaman untuk digunakan modal usaha (produktif), tetapi juga merambah pada pemanfaatan pinjaman yang bersifat konsumtif. Mereka mengajukan kredit untuk membeli kebutuhan pokok (makan sehari-hari) ketika lagi musim paceklik bagi kaum buruh tani, para pekerja kasar yang kehilangan pekerjaan (kuli bangunan, pekerja serabutan, dll), membayar arisan oleh ibu-ibu PKK di kampung, hajatan, sumbangan buwuhan (undangan hajatan), membelikan baju lebaran  atau untuk menutup biaya sekolah anak-anaknya. Bahkan juga ditemukan uang pinjaman digunakan untuk biaya kirim doa para leluhurnya yang sudah meninggal dunia (tahlilan atau slametan (Jawa)).

 

Pada umumnya para PL tidak peduli dan tidak  meneliti soal pemanfaatan dana pinjaman. Semua nasabah tanpa dibeda-bedakan tetap dilayani sebaik-baiknya, apalagi yang sudah kenal secara pribadi atau lewat referensi nasabah lama. Mereka mengejar target jumlah nasabah sebanyak-banyaknya agar perputaran uang lebih cepat, keuntungan “perusahaan” makin besar dan tentu saja bonus PL terus bertambah. Para PL hanya melihat terpenuhinya persyaratan formal dari pemohon berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), kadang ditambah bukti rekening listrik (tidak semua mewajibkan syarat ini)  dan berdomisili di desa setempat sesuai data yang tertera di KTP.

 

Singkatnya, pamor koperasi “Bank Plecit” di kalangan bawah benar-benar bersinar. Mereka menjadi idola para pedagang mikro dan emak-emak di desa. Kalau dicermati realita di lapangan, hubungan para PL dengan nasabahnya terjalin sangat erat, familier. Mereka sudah seperti keluarga dekat. Ini mungkin disebabkan interaksi intensif yang terjadi hampir setiap hari, karena tarikan cicilan bersifat harian. Ada juga yang sistem mingguan, bulanan atau musiman (panen padi).

 

Dalam perkembangan, segmentasi pasar KSP makin lama juga bertambah luas. Di beberapa tempat ada yang menembus nasabah kelompok masyarakat yang secara ekonomis lebih mapan, seperti perangkat desa dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Segmen ini biasanya menjadi nasabah tidak secara langsung berhubungan dengan PL, tetapi ndompleng tetangga/ kawan yang menjadi nasabah lama.

 

Hal ini dikarenakan merasa malu atau gengsi, tapi di sisi lain sangat membutuhkan dana sangat mendadak dan sulit mencari sumber lain. Ingin mencari pinjaman di tempat kerja, misalnya lewat koperasi (KPN) sudah tertutup, disebabkan masih memiliki pinjaman dan sisa gaji yang minim. Terpaksa mereka harus “bermitra” dengan koperasi “Bank Plecit”.

 

Persaingan antar sesama KSP cukup ketat. Realita di kalangan bawah permintaan terhadap pinjaman “uang panas” dari hari ke hari terus meningkat. Tidak heran jika kita amati mulai jam 09.00 WIB di sudut-sudut kampung/ dusun (bagian dari desa, satu desa terdiri beberapa dusun/ kampung) banyak berseliweran PL dari lembaga yang berbeda. Di wilayah bumi Anjuk Ladang ini, selain dari kreditur local juga tidak sedikit yang berasal dari daerah lain yang membuka cabang di Nganjuk. Ada ditemukan  PL yang domisili kantornya berada di luar kota, tetapi beroperasi di kabupaten Nganjuk. Mereka sengaja adu cepat dengan sesama PL KSP yang lain.

 

Besarnya potensi pasar tidak semata-mata disebabkan meningkatnya jumlah nasabah dari waktu ke waktu. Tetapi ada juga satu orang menjadi nasabah lebih dari satu KSP. Akibatnya antar PL dari lembaga yang berbeda terjadi kompetisi yang ketat untuk memperebutkan uang cicilan dari nasabah yang sama. Kekuatan nasabah sangat terbatas, rata-rata tidak lebih dari satu kali cicilan per hari. Jika jatah cicilan hari ini sudah diambil seorang PL dari KSP tertentu, tidak sedikit nasabah karena takut atau malu lebih memilih “sembunyi” atau ngacir untuk menghindari PL dari “Bank Plecit” yang akan mendatangi rumah pada jam berikutnya.

 

Para nasabah sudah sangat hafal jadwal kedatangan PL.  Sehingga jika PL suatu KSP terlambat atau kedahuluan PL yang lain, maka bisa dipastikan akan gigit jari. Para PL, apalagi yang sudah senior, paham benar perilaku dan jurus menghindar nasabah dari kalangan bawah seperti ini. Mereka tidak marah apalagi sampai main ancam, layaknya gaya dept-collector pada umumnya.

 

Para PL KSP bekerja lebih “professional” dan penuh perhatian terhadap nasabah yang mayoritas kaum ibu setengah baya. Mereka menyadari tidak ada niat nasabah, utamanya emak-emak yang sengaja nakal tidak mau membayar (ngemplang) cicilan tetapi memang keadaan yang tidak memungkinkan. Pendapatan harian dari hasil berdagang atau uang belanja dari suami belum sebanding dengan beban kebutuhan untuk makan dan bayar cicilan. Sehingga tidak jarang PL terpaksa pulang gigit jari.

 

*) Gundi Sintara, SH MH adalah seorang

    Advokat senior dan direktur Lembaga

    Kajian Hukum dan Kebijakan Publik

    “SINTARA INSTITUTE”.          

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar