Ekonomi

blog post
By Gundi Sintara, SH MH

 

Saya sejak lahir hingga saat ini, hidup di desa. Sebuah desa dengan kondisi ekonomi warganya yang heterogen. Tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya di bumi Anjuk Ladang ini. Namun heterogenitas kondisi ekonomi warga sebenarnya juga relative, karena faktanya lebih dominan kelompok level menengah ke bawah.

 

Secara umum kabupaten Nganjuk sering disebut daerah agraris. Asumsinya sebagian besar penghidupan warga Nganjuk berasal dari sector pertanian dalam arti luas. Yang disebut petani (memiliki lahan sawah) sebenarnya juga tidak terlalu dominan. Justru lebih banyak kaum buruh tani (kuli sawah). Buruh tani hanya bekerja sebagai pekerja/ buruh/ kuli di sawah milik orang lain (petani).

 

Jika kita teliti lagi di tiap dusun, yang bisa disebut petani itu bisa dihitung jari. Apalagi petani yang memiliki lahan pertanian ideal, misalnya lebih dari 2 hektar. Bisa jadi makin sulit ditemukan. Mereka mayoritas buruh tani dengan penghasilan pas-pasan. Itupun durasi kerja mereka mulai dari masa tanam hingga pasca panen, ada jeda 1 bulan lebih. Bisa dibayangkan dengan upah harian yang minim (upah buruh tani/ kerja disawah dengan system harian masih dibawah upah kuli bangunan) dan tidak bisa terus menerus bekerja, taraf hidup kaum buruh tani pasti berada pada level yang rendah.

 

Potret kehidupan sebagian besar warga di pedesaan yang serba marginal ini menjadi pangsa pasar yang empuk bagi KSP. Tidak heran jika hampir setiap hari kita bisa melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri, lalu lalang dan kesibukan para PL mendatangi rumah, warung kopi, tukang etek/ lijo (pedagang sayur keliling) dan toko kelontong milik tetangga. Kadang juga melihat saat PL menerima uang cicilan dan/ atau mengeksekusi pinjaman nasabah di warkop tetangga.

 

Tidak hanya saya, semua saja yang biasa gaul dengan warga kebanyakan dengan mudah bisa mengamati dan mencermati kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Suka, duka, derita dan segala pernak perniknya dengan mudah bisa kita potret menjadi sebuah lukisan kehidupan yang jujur apa adanya. Dan dari tahun ke tahun yang terpapar hanya sebuah rutinitas tanpa ada lompatan perubahan yang berarti. Adakah negara benar-benar hadir sebagai bentuk tanggung-jawab dan mampu menjadi suatu sintesa yang mereka harapkan ?

 

Pertanyaan melankolis tapi juga sangat realistis ini seolah menjadi PR abadi yang tidak pernah terjawab tuntas. Puluhan tahun kaum marginal di desa (khususnya di kabupaten Nganjuk) dan pinggiran kota, sejak republic ini berdiri sebagai sebuah negara berdaulat,  terus berada dalam hegemoni kaum kapitalis. Diakui atau tidak kaum yang menguasai sirkulasi financial ini telah berkolaborasi dengan pemegang kekuasaan baik di pusat maupun di daerah. Keduanya bisa bertemu dalam satu titik kepentingan yang sama, sehingga sangat mudah terjalin hubungan simbiosis mutualistis (hubungan saling menguntungkan).

 

Kaum kapitalis membutuhkan perlindungan kekuasaan dalam rangka untuk memperlancar misi bisnisnya. Untuk memperoleh proteksi ini mereka akan menempuh segala upaya dan yang pasti mengandalkan kekuatan financial. Mereka sangat jeli melihat peluang, gaji resmi birokrat di Indonesia masih rendah maka dipastikan tidak akan tahan dengan iming-iming materi. Apalagi birokrat yang sudah bermental korup selalu mencari celah sekecil apapun dengan cara memanfaatkan kekuasaan/ kewenangan yang dimiliki untuk mengeruk materi dari kaum kapitalis. Penguasa dholim ini tidak berfikir nasib warga yang sedang terhimpit persoalan ekonomi, tetapi yang ada dalam otaknya hanya kepentingan pribadi.

 

Dalam konteks pembahasan fenomena koperasi “bank plecit” yang menjamur sejak era 80-an ini, yang ternyata tidak mampu memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan terhadap “anggotanya” tetapi sebaliknya justru mencekik leher mereka. Kondisi ini sudah bukan sesuatu yang tersembunyi. Semua orang dari berbagai lapisan sudah mengetahuinya. Tetapi fakta ini sudah berlangsung puluhan tahun namun tidak ada upaya nyata utamanya dari pemegang kekuasaan mencari solusi yang tepat. Nasib “anggota” koperasi “bank plecit” makin terpuruk, disisi lain para pemodalnya terus tumbuh menjadi pengusaha yang sukses dan kaya raya.

 

Jika kita telaah politik hukum kita sebenarnya secara teoritis juga memberikan affirmasi kepada kaum lemah. Ada begitu banyak regulasi yang bersumber dari amanat konstitusi (pasal 33 UUD 1945) mulai UU, PP, Permen hingga Perda dibentuk secara teoritis-filosofis untuk melindungi kaum yang lemah. Pertanyaan yang mendasar, apakah teori hukum (law in book) bisa sejalan dengan praktek hukum di lapangan (law in action) ? Atau dengan kata lain, apakah norma hukum bisa berjalan berdampingan dengan penegakan hukum (law enforcement), dalam konteks bahasan pada tulisan ini ?

 

Menjawab pertanyaan ini tentu diperlukan penjelasan cukup panjang dan memerlukan kajian terpadu dari aspek akademis-yuridis dan empiris. Sudah biasa terjadi dalam konteks bernegara ada terbentang jarak antara tataran das sollen (yang seharusnya) dengan das sein (yang senyatanya). Karena antara das sollen yang selalu ideal bisa berjalan pada tataran das sein bergantung pada aparatur yang menjalankannya. In concreto sangat diperlukan adanya political will dari instansi terkait, jika benar-benar ingin membantu warganya yang terpapar dalam jeratan ekonomi yang makin melilit.

 

Karena sebaik dan se-ideal apapun regulasi dibentuk, jika tidak diikuti adanya ketegasan dalam penegakan hukum di lapangan hanya akan sia-sia belaka. Tanpa komitmen aparatur, substansi norma dalam regulasi tidak lebih seperti untaian bait syair yang indah mendayu-dayu tetapi tidak bermakna. Sebaliknya kategasan dan keberanian hanya bisa terjadi jika aparatur yang bertugas berada dalam posisi netral, tidak berpihak. Ini yang masih sangat-amat sulit ditemui, ibarat sebutir pasir di pantai. Tulisan panjang ini pada akhirnya akan memberikan jawaban dalam konteks persoalan yang membelit warga kelas bawah yang terpapar dalam lilitan kreditur yang berbaju koperasi.

 

Untuk memperoleh informasi dan data terkait sepak terjang koperasi “bank plecit”, sangat mudah. Semua warung, toko kecil dan emak-emak yang secara kasat mata tinggal di rumah-rumah sederhana di desa, mayoritas menjadi nasabah setianya. Tinggal berbincang-bincang secara informal dan sok akrab, segala informasi bisa didapatkan.  Apalagi jika jauh sebelumnya sudah kenal secara pribadi baik sebagai teman atau tetangga. Segala informasi bisa mengalir baik air bah yang menggelontor ke satu permukaan yang lebih rendah.

 

Bisa juga informasi diperoleh di warkop yang ada di setiap sudut desa. Lazimnya warkop di desa ramai dikunjungi konsumen saat pagi menjelang jam kerja dan malam hari setelah sholat Isyak. Saat pagi konsumen yang mayoritas buruh tani – sebelum berangkat ke sawah – dan pekerja bangunan – sebelum menuju lokasi pekerjaan -- menikmati sarapan nasi pecel atau sekedar ngopi dan menghisap rokok. Jika malam hari pemilik warkop biasa menyediakan kopi, rokok dan makanan ringan (gorengan).

 

Kebiasaan ngobar (ngopi bareng) ini sudah menjadi tradisi yang sulit dihilangkan. Hal ini menjadi hiburan khas pedesaan yang sudah berurat berakar turun temurun. Tiap warkop biasanya punya pengunjung/ pelanggan tetap, yang hampir tiap hari bertemu. Mereka juga memanfaatkan forum ini untuk diskusi tipis-tipis serta menyerap berbagai informasi yang actual diantaranya terkait soal cocok tanam (jadwal tanam, info bibit terbaru, produk insektisida dan pestisida, harga jual hasil panen, dll), kebijakan pemdes, lowongan kerja harian, dll. Sekali waktu juga membahas isu nasional yang lagi viral di teve maupun medsos.

 

Di sela-sela obrolan ringan bisa disisipkan topic soal koperasi “bank plecit” maka perbincangan akan seru. Karena – boleh jadi – diantara pengunjung isterinya menjadi nasabah. Dalam keluarga sederhana di desa sering terjadi seorang isteri melakukan transaksi hutang pihutang dengan pihak ketiga tanpa sepengetahuan/ persetujuan suami. Ketika nilai pinjaman dan cicilan membengkak, si isteri dikejar-kejar PL baru suami tahu isterinya terlilit hutang. Tidak jarang hal begini bisa menimbulkan pertengkaran bahkan  ada yang berujung perceraian.

 

Bidikan para PL untuk dijadikan nasabah, yang diprioritaskan pemilik warkop, tukang etek/ lijo dan toko kelontong. Mereka dinilai kelompok produktif yang memiliki penghasilan harian. Beda dengan emak-emak yang tidak memiliki pekerjaan sedangkan suaminya memberikan nafkah tidak pasti karena kerjanya musiman. Yang bekerja sebagai buruh tani ada masa jeda ke sawah (paceklik) dan yang mengais rejeki di sector bangunan tidak setiap saat ada order.

 

Dalam kondisi zero income diprediksi kelompok emak-emak ini akan sulit membayar cicilan, sehingga kredit berpotensi macet. Bahkan bisa jadi malah mengajukan kredit baru untuk menutup kebutuhan konsumtif sehari-hari.      

     

*) Gundi Sintara SH MH seorang

     Advokat dan direktur Lembaga

     Kajian Hukum dan Kebijakan Publik

     “SINTARA INSTITUTE”.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar