Regional

blog post
Gugatan sengketa hasil Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) Sidomukti, kecamatan Brondong, kabupaten Lamongan memasuki babak baru. Gugatan cakades Mujiati melawan Bupati Lamongan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya yang terdaftar dalam register perkara no. 184/G/2019/PTUN Sby yang diputus pada 7 April 2020, ditolak.

Tidak terima dengan putusan majelis hakim PTUN yang dipimpin Bambang Wicaksono, SH MH, cakades yang kalah dalam Pilkades yang digelar 15 September 2019 ini menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Untuk mengurus perkara banding ini Mujiati menunjuk kuasa hukum baru yakni advokat Gundi Sintara, SH MH yang berkantor di Nganjuk. Surat kuasa sudah ditanda-tangani kedua belah pihak pada Kamis (23/4/2020) di suatu resto di Nganjuk.

“Secara resmi saya sudah menjadi kuasa hukum ibu Mujiati. Seminggu yang lalu bu Mujiati dan timnya sudah konsultasi di kantor saya, tetapi baru hari ini kami menanda-tangani surat kuasa”, ujar Gundi Sintara, SH MH advokat jebolan FH Unibraw Malang ini kepada LensaMata.com.

Kata GS (nama panggilan Gundi Sintara), pihaknya sudah melakukan interview dengan pihak-pihak yang terkait dengan sengketa utamanya penggugat  dan mempelajari sepintas putusan PTUN. Sebab itu GS akan segera menyusun memori banding. Salah satu materi yang akan dimunculkan pihaknya akan minta dilakukan pemeriksaan ulang beberapa saksi yang sudah pernah diperiksa di PTUN.

“Menurut klien saya, timses dan saksi yang pernah diperiksa, banyak keterangan yang diberikan dalam sidang tetapi tidak tercantum dalam turunan putusan. Keterangan-keterangan yang substantive harusnya dicantumkan dalam putusan sehingga fair, meskipun hakim punya kebebasan untuk mempertimbangkannya”, tambah mantan anggota DPRD Nganjuk 2 periode ini.

Data yang diperoleh LensaMata.com, dalam Pilkades desa Sidomukti diikuti dua calon yakni Mujiati (nomor urut 01) dan Sukiran (nomor urut 02) sebagai calon petahana. Hasil perolehan suara, Mujiati 1.414 dan Sukiran 1.437. Jumlah surat suara 2.880 dan suara tidak sah 29. Sehingga jika diakumulasi suara dua calon 2.851 ditambah suara tidak sah, sudah sesuai dengan jumlah surat suara 2.880.

Namun menurut keterangan penggugat ada 32 pemilih yang sudah menyerahkan C6 tetapi tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak memperoleh surat suara. Tetapi panitia tetap menghitung 2.880. Sebab itu pihak calon 01 menilai ada dugaan kuat panitia pemilihan tidak netral, terjadi manipulasi pemilih yang merugikan dirinya.

Selain itu salah satu timses calon 01, Ketono memergoki 4 orang panitia berinisial Nur, Ir, Suk dan Nan membuka segel kotak suara dan mengeluarkan surat-surat suara yang diamankan di mapolsek Brodong. Kotak suara yang sudah dicoblos pemilih ini semula akan dilakukan penghitungan ulang karena adanya protes dari timses calon 01. Tindakan ke-4 panitia ini ternyata dilakukan tanpa seijin semua pihak yang telah bersepakat menitipkan kotak suara di polsek agar aman yakni panitia, BPD, kedua calon, saksi, babinsa dan tim pengawas.

“Saya punya bukti berupa rekaman video masalah panitia kepergok membuka kotak suara itu. Setelah saya tanya mereka menjawab hanya akan memilah pemilih perempuan dan laki-laki untuk dituangkan dalam berita acara. Makanya dari pihak kami minta keadilan”, kata Ketono di kantor hukum GUNDI SINTARA & PARTNERS.   
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar