Regional

blog post
Sidang lanjutan kasus demo aktivis FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) kembali digelar secara online hari Kamis (30/4/2020).

Agenda tunggal pembacaan pledoi dari tim penasehat hukum 5 terdakwa Suyadi,. Suroso, Sutrisno, Slamet Riyadi dan Sakriyon. Pledoi setebal 23 halaman dibacakan oleh ketua tim PH advokat Gundi Sintara SH MH di aula rutan klas IIB Nganjuk.

Pledoi ini sebagai tanggapan atas tuntutan jaksa yang sudah disampaikan pada sidang seminggu sebelumnya. Dalam tuntutannya jaksa berharap terdakwa Suyadi dijatuhi penjara 1 tahun potong tahanan, sementara 4 terdakwa lainnya masing-masing 7 bulan potong tahanan.

Tim PH dalam pledoinya mengupas tuntas mulai dari proses penangkapan 4 terdakwa, penyidikan hingga pembuktian di persidangan. Hal yang menjadi sorotan tajam diantaranya terkait nilai kerugian Pemkab akibat adanya unjuk rasa. Dalam tuntutannya jaksa menyatakan kerugian Pemkab mencapai Rp 9,4 juta.

Menurut PH, terkait kerugian ini ada dua ketidakbenaran. Pertama, nominal jumlah yang disampaikan jaksa terindikasi kuat adanya mark-up, tidak sesuai dengan kerusakan slot pintu. Karena yang patah hanya bagian las (penyambung) maka perbaikannya bagian yang patah di-las (disambung) kembali.

"Memanggil tukang las untuk menyambung kembali itu tidak menghabiskan dana Rp 100 rb, kenapa harus jutaan",  ujar Gundi Sintara lantang.

Kedua, Pemkab (APBD) tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk perbaikan slot pintu, karena masih masa pemeliharaan rekanan CV Rina Jaya Berbek. Hal ini berdasar fakta persidangan yakni keterangan saksi Yanto, kasubag perlengkapan di Pemkab.

Bahkan, kata GS, yang menghitung/ merinci biaya perbaikan sekaligus melaksanakan dan menanggung biaya juga rekanan. "Jadi tidak sepeserpun Pemkab mengeluarkan biaya perbaikan. Terus kok dikatakan Pemkab nenderta kerugian materiil itu yang mana", tandas advokat jebolan FH Unibraw Malang ini.

Terkait barang bukti berupa pecahnya pot bunga, dalam pledoi juga diuraikan tidak ada bukti sama sekali bahwa pecahnya pot bunga karena perbuatan para terdakwa. Pot bunga sejenis yang pecah, menurut tim PH, di Ploso harganya tidak lebih Rp 100 rb.

"Jaksa tidak bisa membuktikan pot bunga pecah karena para terdakwa. Baik berdasar keterangan saksi maupun rekaman video gak ada bukti. Mestinya malah polisi yang ada di sekitar pot bisa diperiksa karena terekam dalam video", tambah GS.

Dalam pledoi juga diuraikan baru kali ini demo di pendopo yang diduga menyebabkan kerusakan yang remeh temeh dilaporkan oleh Pemkab ke polisi. Saksi pelapor Sunarto, pejabat pol PP atas surat perintah dari sekda Agus Subagio. Namun ketika melapor Sunarto tidak menyebut nama pelaku.

Tim PH juga membandingkan pada masa Bupati sebelumnya ada demo ribuan orang di pendopo pot bunga pecah berserakan, kursi dan meja ada yang patah/ rusak, juga tidak dilaporkan.

Bahkan tim PH juga menunjuk demo di Jakarta, ribuan meter pagar keliling DPR RI roboh total, juga tidak dilaporkan.

Menurut tim PH, para pendemo itu bukan kriminal dan melakukan demo punya tujuan baik untuk ikut partisipasi memperbaiki negaranya.

"Dana untuk membangun/ membeli aset Pemkab itu uang APBD, uang milik rakyat termasuk para terdakwa", tegas GS yang juga mantan pimpinan komisi pemerintahan di DPRD Nganjuk 2 periode ini.

Seusai pembacaan pledoi yang disaksikan puluhan jurnalis, jaksa Endang Srirahayu, SH menyatakan pihaknya minta waktu kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan replik atas pledoi tim PH para terdakwa. Majelis Hakim yang dipimpin Andris Gautama,. SH MH mengabulkan permintaan jaksa.  Sidang akhirnya ditunda hari Rabu (6/5/2020) dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum.

Sebagaimana diberitakan media ini, Suyadi cs melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Pemkab Nganjuk ingin bertemu Bupati Novi Rahman Hidayat 5 kali tetapi tidak pernah ditemui. Aksi ini dilakukan untuk minta solusi dari Bupati atas temuan FPMN terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana APBDesa desa Ngepung, kecamatan Patianrowo.

Selama persidangan di PN Nganjuk para terdakwa didampingi tim Penasehat Hukum terdiri 4 advokat senior yang tergabung dalam A2PN (Asosiasi Advokat Peduli Nganjuk). Mereka terdiri Gundi Sintara SH MH, Yusuf Wibisono SH MH, Edy Suprapti SH MH dan Totok Budihartono SH MH.
  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar