Ekonomi

blog post
By Gundi Sintara, SH MH

 

Sering saya berpikir, mengapa kinerja koperasi yang sangat identik dengan praktek rentenir dibiarkan saja oleh para pejabat pemerintah/ pemerintah daerah ? Mengapa negara absen di saat rakyatnya mengalami penderitaan yang mendalam dan sangat membutuhkan pertolongan ?

 

Pertanyaan-pertanyaan itu terus menyerang otak dan hati saya secara bertubi-tubi dan berlangsung selama bertahun-tahun. Mungkin juga dialami warga yang lain. Dalam istilah politik, mungkin saya termasuk kategori orang yang tidak mempunyai kepentingan (vested interest) untuk ikut campur urusan “per-koperasi bank plecit-an”. Saya benar-benar diluar ring. Orang Jakarta biasa bilang, “ahh itu mah bukan urusan gue. Emang gue pikirin … “.

 

Tetapi apa salahnya kalau saya punya empati terhadap saudara kita warga kelas bawah yang terpapar virus rentenir, sehingga hidupnya makin hari tidak bertambah baik tetapi makin menyedihkan. Coba kita bayangkan, emak-emak di kampung yang kebetulan bertetangga sama kita tiap pagi setengah siang, yang dipikirkan bagaimana bisa membayar cicilan ajeg pada PL (petugas lapangan) yang datang ke rumah. Sementara mereka dapat uang belanja dari suami, cari sendiri dari jualan atau jadi pembantu rumah tangga yang niominalnya sangat pas-pasan buat makan sehari-hari dan bayar sekolah anaknya.

 

Sangat jarang nasabah koperasi jenis ini punya nasabah bapak-bapak. Mayoritas yang kontak langsung dengan PL dan terdaftar resmi sebagai nasabah ya emak-emak. Makanya yang siap pasang badan tiap hari juga emak-emak. Menariknya jika nasabah tidak mampu membayar cicilan beberapa kali, jarang yang berani menghadapi PL. Kadang PL juga ada yang galak, suka memaki-maki nasabah yang mbandel nunggak angsuran 2 atau 3 kali.

 

Jika sudah nunggak begini, emak-emak menggunakan jurus menghindar. Mereka tidak mau menemui dan mengatakan keadaan yang sesungguhnya, karena takut kena damprat dan ancaman. Emak-emak sangat hafal jadwal kedatangan PL ke rumahnya atau ke pos biasa berkumpulnya para nasabah. Biasanya di suatu warkop atau rumah nasabah tertentu, tempat transaksi pinjaman sekaligus juga pembayaran cicilan. Pada jam-jam menjelang kedatangan PL, nasabah yang “wan prestasi” ini sudah ngacir duluan dari rumah atau pesan kepada coordinator nasabah bahwa dirinya tidak ada di rumah karena ada keperluan tertentu.

 

Mereka biasanya ngumpet di rumah tetangga atau teman dekatnya yang tidak jauh dari rumah tinggal sendiri. Setelah PL pergi, emak-emak yang ketakutan ini baru berani pulang. Main petak umpet ini sering kita jumpai di sekitar kita yang wilayahnya banyak nasabahnya. Mereka baru percaya diri menemui PL lagi ketika sudah memegang uang pelunasan atau sebagian uang cicilan yang macet. Yang lebih tragis untuk melunasi cicilan yang macet ini mereka pinjam dari pihak lain juga dengan bunga yang tinggi (koperasi sejenis atau rentenir perseorangan).

 

Sebenarnya saya bukan orang yang sangat paham soal koperasi atau ekonomi, baik ekonomi makro maupun mikro. Secara akademis maupun praktis saya tidak pernah belajar atau terlibat langsung dalam dunia koperasi. Dalam hal ini saya tidak malu mengatakan sebagai orang awam. Hanya saja hampir setiap hari selama puluhan tahun melihat realita di sekitar rumah tinggal sejak masih “numpang” di rumah orangtua hingga sekarang. Persoalan satu ini dan selalu menjadi polemic, realitasnya memnag terjadi tetapi tidak pernah ada solusi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

 

Jika pelaku usaha jasa keuangan yang berpraktek seperti rentenir itu bersifat perseorangan dan beroperasi “di pasar gelap”, tentu tidak banyak muncul pertanyaan. Tetapi yang terjadi justru dilakukan lembaga yang legal, terang benderang karena mengantongi ijin resmi dari pemerintah/ pemerintah daerah. Apalagi membonceng nama koperasi, sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang menjadi idola para founding fathers di republic ini. Karena bentuk usaha koperasi disebut-sebut sangat sesuai dengan budaya Indonesia yang bersifat gotong-royong.

 

Kita punya tokoh “bapak koperasi” yang juga seorang proklamator yakni Mohammad Hatta. Semua orang tahu, beliau adalah tokoh dua serangkai proklamator RI bersama Ir. Soekarno. Namanya tertera secara eksplisit dalam teks proklamasi kemerdekaan.  M Hatta juga dikenal seorang ekonom jaman old yang sangat bersahaja yang anti terhadap sistem ekonomi liberal. Hal ini sejalan dengan pandangan pasangannya Ir. Soekarno.

 

Tidak berlebihan jika suasana kebatinan para pembuat/ perancang konstitusi pada pra-kemerdekaan, dalam konteks perumusan norma sistem ekonomi lebih condong ke sosialisme ekonomi yang mengutamakan kebersamaan/ gotong royong. Bukan liberalisme ekonomi yang bersifat individual. Ketokohan duet proklamator ini tentu memiliki pengaruh yang  sangat besar dalam pengambilan kebijakan. Hal ini bisa dicermati saat merumuskan pasal 33 R-UUD (Rancangan Undang Undang Dasar), sudah terbersit untuk menempatkan koperasi sebagai bentuk usaha yang sangat tepat bagi rakyat Indonesia. Sehingga rumusan norma yang sah dan kemudian menjadi pasal 33 UUD 1945 sudah disesuaikan dengan criteria bentuk usaha koperasi.

 

Apakah praktek yang terjadi di lapangan selama ini tidak sesuai atau bertentangan prinsip-prinsip koperasi ? Ini kalimat retoris yang sudah tidak memerlukan jawaban lagi. Publik sudah tahu, dari A hingga Z. Sebab itu sangat sulit untuk tidak meng-iya-kan pertanyaan ini. Fakta yang terjadi di lapangan juga sudah tidak terbantahkan lagi. Utamanya bagi kalangan menengah ke-bawah yang menjadi target sasaran.

 

Tidak hanya warga, para pejabat Dinas Koperasi, Bupati dan pejabat Kementerian Koperasi di Jakarta sudah tahu secara detail praktek koperasi “bank plecit” di lapangan.  Fenomena ini sudah terjadi tidak hanya di Nganjuk tapi sudah lintas wilayah, terutama di pulau Jawa. Mungkin juga sudah merambah luar pulau Jawa. Hampir sulit ditemukan suatu wilayah kabupaten/ kota yang tidak terpapar virus koperasi “bank plecit”.

 

Faktanya banyak pengusaha koperasi “bank plecit” yang sukses menjadi kaya raya. Usahanya memiliki kantor cabang sudah menggurita di beberapa daerah propinsi. Performance usahanyanya sudah hampir menyerupai BPR bahkan bank umum. Tapi bagaimana dengan  nasib “anggotanya” ? Bukankah koperasi didirikan untuk melindungi dan/ menyejahterakan anggota ?

 

Jika pengusaha koperasi “bank plecit” bisa cepat meroket menjadi kaya raya, maka bisa dipastikan managemennya bagus, koperasinya sehat dan SHU-nya sangat besar. Logika berfikir kita anggotanya juga pasti lebih sejahtera. Segala kebutuhan bisa terpenuhi dengan mudah dan tidak memberatkan. Karena jenisnya koperasi simpan pinjam maka setiap saat anggota membutuhkan dana bisa dilayani dengan baik dan ketentuan bunga yang makin rendah.

 

Anggota yang dimaksudkan tidak lain para nasabah/ debitur yang direkrut menjadi anggota setelah resmi menjadi nasabah, bukan pendiri koperasi.  Apakah para anggota ini benar-benar mengalami peningkatan status ekonomi seiring dengan keberhasilan usaha dan makin penuhnya pundi-pundi uang sang pengusaha koperasi. Tentu tidak bisa disejajarkan dengan sang pengusaha, karena andil/ simpanan yang disetor ke koperasi jauh berbeda.

 

Karena SHU dibagi secara proporsional kepada seluruh anggota maka sesungguhnya semua memperoleh hak yang sama yakni menerima SHU. Anggota paling bawah terdiri para nasabah emak-emak di sudut-sudut dusun dipelosok desa, tentu andil tidak seberapa.Tetapi  meskipun kecil tetap berhak menikmati SHU. Namun realitanya antara keberhasilan “sang pengusaha” justru berbanding terbalik dengan kondisi anggotanya.

 

Persoalannya, praktek koperasi-koperasian ini ternyata bisa bertahan puluhan tahun.  Ini bisa terjadi karena para abdi negera yang memiliki kewenangan sekaligus kewajiban menjaga marwah koperasi sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundangan lainnya masih menggunakan jurus “kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu”. Sementara rakyatnya tetap berjuang sendiri mempertahankan hidup dengan lilitan hutang yang mencekik lehernya.

 

*) Gundi Sintara SH MH seorang

     Advokat dan direktur Lembaga

     Kajian Hukum dan Kebijakan Publik

     “SINTARA INSTITUTE”.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar