Hukum

blog post

Pengantar redaksi :

Proses persidangan kasus demo aktivis dan simpatisan FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung) yang mengadili 5 terdakwa yakni Suyadi, Suroso, Sakriyon, Sutrisno dan Slamet Riyadi mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat. Sebab itu Redaksi LensaMata.com akan menurunkan secara bertahap resume pledoi tim Penasehat Hukum yang terdiri para advokat senior di Nganjuk yakni Gundi Sintara, SH MH (koordinator), Yusuf Wibisono, SH MH, Edy Suprapti, SH MH dan Totok Budi Hartono, SH MH.     

(Bagian I)

 

I.   PENDAHULUAN

 

Majelis Hakim yang terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dan sidang yang kami muliakan,

 

Pada kesempatan yang berbahagia ini terlebih dulu perkenankan kami mengajak semua yang hadir, untuk sejenak memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta berkenan melimpahkan segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita untuk bersama-sama menggali, merumuskan dan pada akhirnya berupaya menemukan kebenaran materiil.

 

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya persidangan ini dengan sungguh-sungguh, teliti, jujur dan bijaksana sebagai bahan pertimbangan guna memberikan putusan yang seobyektif mungkin. Penghargaan serupa kami sampaikan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dengan penuh dedikasi dan peran yang aktif-positif dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.

 

Syukur Alhamdulillah, dimulai dari tahap penyidikan hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) Nganjuk, pada akhirnya sampailah kita pada titik kulminasi  dari seluruh  rangkaian proses hukum yang menempatkan Saudara SUYADI bin PAIRIN, SUROSO bin PAIRIN, SUTRISNO bin SUKIR, SAKRIYON bin BARNO dan SLAMET RIYADI bin SUBARI sebagai terdakwa.

 

Dari hasil persidangan yang cukup panjang ini masing-masing kita, para penegak hukum, akan memberikan penilaian atau menarik kesimpulan yang bisa saling bersesuaian namun sebaliknya tidak menutup kemungkinan ada perbedaan. Hal ini tidak menjadi permasalahan yang prinsipil, karena perbedaan dalam menilai suatu permasalahan adalah sah dan lumrah yang ujung-ujungnya akan bermuara pada satu tujuan yakni mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Dalam banyak hal perbedaan yang dilandasi oleh niat yang jujur dan ikhlas insyaallah akan mampu menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan sempurna.

 

Pada akhirnya, uraian yang termaktub dalam pledoi ini hendaknya dinilai sebagai telaah perkara yang kita hadapi semata-mata sebagai persoalan hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana.

 

II.   PERIHAL DESKRIPSI PERMASALAHAN

 

         Sebelum membahas substansi yuridis kasus dugaan pengerusakan asset Pemkab Nganjuk yang diduga dilakukan 5 (lima) orang aktivis FPMN, perkenankan kami sengaja mengawali pledoi ini dengan menyampaikan deskripsi permasalahan tahap demi tahap yang dialami dan dilakukan oleh para aktivis dan simpatisan   FPMN. Pledoi ini kami beri judul “DARI NGEPUNG UNTUK NGANJUK YANG LEBIH BAIK”

 

         Deskripsi singkat ini dikandung maksud agar semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini (APH = Aparat Penegak Hukum), publik pada umumnya, para netizen yang selalu antusias memperbincangkan kasus ini di dunia maya (media social) dan utamanya Majelis Hakim yang mulia, para pegiat gerakan anti korupsi bisa memahami duduk permasalahan secara komprehensif. Faktanya banyak sekali pihak-pihak yang terus memantau dan menunggu akhir cerita dari perjalanan panjang penanganan kasus ini hingga penentuan “nasib” yang akan dialami dan diterima oleh Suyadi cs.

 

         Kasus unjuk rasa aktivis dan simpatisan FPMN memang tidak bisa dilihat sebagai sebuah perkara tindak pidana biasa. Apalagi yang terjadi selama ini coba diidentifikasi secara serampangan dan sepihak sebagai sebuah perbuatan criminal, efek Pilkades, dll. Stigma yang dibangun secara sistematis dan tendensius ini sengaja dimunculkan ke permukaan oleh pihak-pihak tertentu sebagai bentuk nyata pembunuhan kharakter (character assassination) terhadap sebuah gerakan yang menginginkan perbaikan kabupaten Nganjuk.

 

         Para aktivis FPMN “sengaja dijeratkan” dengan kasus hukum yang tidak lazim dalam sebuah sub-system negara demokrasi. Negara telah menjamin hak pribadi warga negaranya berupa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum melalui regulasi yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundangan lainnya. Namun realita tidak seindah yang diidealkan. Karena demokrasi hanya bisa tumbuh subur dalam tatanan negara hukum (recht-staat) yang konsisten.

 

         Ironisnya para penyelenggara pemerintahan sering merasa pongah dan nervous ketika mendengar istilah “demokrasi” dan “hukum”. Seperti “monster jahat” yang sangat menakutkan. Padahal “monster jahat” itu sengaja diciptakan negara untuk menjaga keberlangsungan kedaulatan negara itu sendiri. Dan “monster jahat” dimaksud, saat ini sudah diejawantahkan menjadi “keterbukaan” (transparansi) dan “pertanggung-jawaban” (akuntabel), utamanya dalam manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan.

 

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar