Hukum

blog post
Pengantar redaksi :
Proses persidangan kasus demo aktivis dan simpatisan FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung)  yang mengadili 5 terdakwa yakni Suyadi, Suroso, Sakriyon, Sutrisno dan Slamet Riyadi mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat. Sebab itu Redaksi LensaMata.com akan menurunkan secara bertahap resume pledoi tim Penasehat Hukum yang terdiri para advokat senior di Nganjuk yakni Gundi Sintara, SH MH (koordinator), Yusuf Wibisono, SH MH, Edy Suprapti, SH MH dan Totok Budi Hartono, SH MH.     


Dalam lingkup yang sangat mini, para aktivis FPMN sesungguhnya  merupakan para “pejuang demokrasi dan anti korupsi” yang sedang memperjuangkan tema besar dan masih menjadi PR di republic Anjuk Ladang yakni transparansi pengelolaan keuangan desa.

 

Masalah ini ibarat gunung es yang masih terbungkus rapat. Hanya satu dua yang terungkap ke permukaan. Mestinya Bupati merasa berterima kasih dan memberi support karena ada warganya yang masih punya kepedulian di tengah kehidupan yang sulit ini terhadap pengawasan penggunaan keuangan desa. Presiden Jokowi sudah berulangkali mewanti-wanti bahkan mengancam kades yang menyelewengkan keuangan desa, khususnya Dana Desa (DD).         

 

Sebagaimana kita ketahui, sebelum terjadi unjuk rasa hari Jum’at, 27 Desember 2019 yang berakhir dengan insiden kericuhan di TKP, telah diawali sebuah rangkaian peristiwa atau gerakan tuntutan adanya keterbukaan terkait pengelolaan  keuangan Pemdes, khususnya di desa Ngepung. Juga diikuti beberapa desa yang lain, seperti desa Ngrombot.

 

Seperti lazimnya, aksi unjuk rasa bisa terjadi tidak lain dikarenakan adanya penyumbatan proses komunikasi dua arah antara pengunjuk rasa dengan yang diunjuk rasa. Satu sisi masyarakat (desa) menginginkan adanya keterbukaan tetapi sebaliknya persepsi pihak-pihak yang berada di kekuasaan menganggapnya sebagai ancaman. Keterbukaan masih dinilai menjadi momok yang menakutkan. Seperti halnya yang terjdi di desa Ngepung ini.            

   

Kekecewaan para aktivis ini akhirnya menjadi bola liar dan aksi unjuk rasa tidak berhenti, tetapi justru makin melebar. Menurut catatan kami, jika diakumulasi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga desa Ngepung yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Desa Ngepung (FPMN) dan diikuti warga desa Ngrombot sudah dilakukan 11 kali. Beberapa kantor pemerintah/ instansi yang pernah didatangi diantaranya kantor desa Ngepung, kantor kecamatan Patianrowo, dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa), Inspektorat, Polres dan Bupati.

 

Unjuk rasa dilakukan pertama kali di depan balai desa Ngepung. Saat itu aktivis FPMN ingin melakukan audiensi dengan kades Ngepung Hendra Wahyu Saputra guna melakukan klarifikasi atas temuan adanya dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa (DD), penjualan asset desa (tanah bengkok perangkat desa) dan penggunaan dana BUMDES yang dinilai tidak prosedural. Untuk mengetahui kebenaran adanya dugaan penyimpangan APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) ini FPMN minta penjelasan sekaligus  foto copy/ salinan dokumen APBDesa kepada Pemerintah desa.

 

Namun permintaan pengunjuk rasa tidak dikabulkan oleh kades. Malah kades berdalih bahwa dirinya tidak berhak menjelaskan tentang APBDesa. Yang berwenang memberikan penjelasan hanya Bupati, karena pelaksaanaan APBDesa setiap tahun sudah dilaporkan kepada Bupati. Dan dalam laporan itu tidak ada permasalahan yang berarti.  

 

Berdasar penjelasan kades Ngepung, para aktivis FPMN yang rata-rata berpendidikan  rendah menelan mentah-mentah. Akhirnya sasaran aksi unjuk  rasa tidak lagi ke Pemdes tetapi beralih ke Pemkab. Ratusan warga desa Ngepung dan desa Ngrombot, kecamatan Patianrowo laki-laki-perempuan, tua-muda bahkan ada juga anak-anak berbondong-bondong menuju ke pendopo dengan tujuan ingin bertemu dengan Bupati untuk menyampaikan aspirasi yang sama dengan materi yang sudah disampaikan ke kantor desa Ngepung.

 

Sudah 5 (lima) kali aksi unjuk rasa di depan pendopo dilakukan, tetapi Bupati Novi Rahman Hidayat tidak pernah menemui. Pada unjuk rasa 4 kali mereka melalui perwakilan ditemui para pejabat Pemkab diantaranya PMD, Inspektorat, bagian Hukum dan Wakil Bupati. Dalam forum dialog ini perwakilan pengunjuk rasa bisa menyampaikan aspirasi sesuai tujuannya dan diterima para pejabat Pemkab.

 

Meski sudah bisa berdialog namun para pengunjuk rasa berpendapat tindak lanjut yang dilakukan pihak Pemkab masih jauh dari harapan. Masih banyak hal yang ditutup-tutupi seperti misalnya hasil audit regular terhadap pelaksanaan APBdesa tidak disampaikan secara transparan. Oleh sebab itu para pengunjuk rasa tetap ingin bertemu Bupati. Menurut pendapat mereka hanya Bupati yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Para pejabat pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bahkan wakil bupati hanya berperan sebagai “penampung dan penyalur” semua aspirasi untuk disampaikan kepada Bupati. Dengan kata lain semua kebijakan mutlak ada di tangan Bupati.    

 

Sampai unjuk rasa yang ke-5 (lima) pada hari Jumat, 27 Desember 2019, ternyata Bupati tetap tidak mau menemui. Bahkan ada informasi pada saat itu Bupati sedang berada ke Singapura. Meskipun kepastian perginya Bupati ke Singapura ini belum terkonfirmasi hingga sekarang. Bupati ke Singapura karena urusan dinas atau pribadi juga tidak ada kejelasan. Bahkan saksi-saksi dari pejabat Pol PP (Polisi Pamong Praja) atas pertanyaan PH di depan persidangan, terkait kepastian Bupati ke Singapura dan apakah kepergiannya itu dalam rangka urusan dinas atau pribadi juga tidak bisa memberi penjelasan.

 

Perlu diketahui selama 5 (lima) kali unjuk rasa di depan pendopo kabupaten dan juga unjuk rasa di tempat yang lain, aktivis FPMN melakukannya secara procedural. Sebelum menggelar aksi, mereka menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Polres Nganjuk, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 10 UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

 

Selanjutnya pasal 13 ayat (1) menyatakan “Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 11 Polri wajib : a. segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan ; b. berkoordinasi dengan penanggung-jawab penyampaian pendapat di muka umum ; c. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/ lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat ; d. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.        

          

Berdasar ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c dan d tersebut Bupati sudah mengetahui akan ada aksi unjuk rasa pada waktu dan tempat yang sudah dipastikan dan pejabat yang dituju adalah dirinya, bukan pejabat yang lain. Artinya jika Bupati ada “niat” menemui para pengunjuk rasa, misalnya dengan cara perwakilan, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri, mengatur jadwal kegiatan harian, dll. Namun ternyata Bupati selama 5 (lima) kali diunjuk rasa aktivis dan simpatisan FPMN dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas dan tidak melanggar hukum, tetap tidak mau menerima mereka dengan baik.

 

Pada 4 (empat) kali unjuk rasa sebelumnya, pelaksanaannya berjalan tertib. Baik selama dalam perjalanan, saat penyampaian orasi di TKP, pertemuan dengan para pejabat terkait dan pasca aksi unjuk rasa (dalam perjalanan pulang). Perwakilan pengunjuk rasa bisa berdialog dan menyampaikan aspirasinya kepada Wabup dan para pejabat OPD terkait. Meskipun para pengunjuk rasa merasa tidak puas karena tidak secara langsung bisa bertemu dengan Bupati tetapi suasananya terasa dingin, tidak ada gontok-gontokan dengan petugas keamanan baik dari TNI, Polri maupun pol PP. Setidaknya saluran komunikasi dua arah bisa terjadi, perjalanan jauh massa yang sudah mengorbankan dana, tenaga dan waktu juga tidak sia-sia.         

 

Namun pada unjuk rasa ke-lima pada hari Jumat, 27 Desember 2019 yang dilakukan dua tahap yaitu sebelum dan sesudah sholat Jum’at, suasana berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya. Beberapa hari sebelum hari “H” sudah beredar rumor di luar utamanya di kalangan jurnalis dan pegiat LSM bahwa aksi unjuk rasa yang ke-lima ini akan terjadi insiden. Gerakan terdakwa SUYADI cs yang sudah berkali-kali melakukan aksi unjuk rasa ke beberapa instansi pemerintah dianggap telah “mengganggu kenyamanan” para pejabat dan pucuk pimpinan di Pemkab Nganjuk.

 

Sebab itu muncul isu santer akan ada scenario yang membuat suasana agar para pengunjuk rasa terpancing emosi hingga melakukan tindakan irasional, anarkhis/ melanggar hukum. Dengan demikian aparat penegak hukum akan mudah mengambil tindakan tegas. Isu yang terus menggelinding liar ini ternyata juga terdengar di telinga SUYADI selaku penanggungjawab aksi sekaligus ketua FPMN.

 

Terdakwa SUYADI di depan persidangan mengatakan secara terbuka bahwa dirinya juga mendengar gerakan mereka akan disusupi pihak tertentu agar terjadi kekacauan. Beberapa tokoh LSM dan aktivis social pernah  menyampaikan peringatan kepada terdakwa SUYADI dan SUROSO. Oleh sebab itu SUYADI sehari sebelum massa bergerak ke pendopo Pemkab dua kali melakukan rapat persiapan/ koordinasi untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kericuhan. SUYADI juga telah menunjuk SUDARMAJI (alm) seorang purnawirawan TNI AD sebagai coordinator pengamanan unjuk rasa yang secara khusus diberi tugas mengendalikan  massa agar tetap tertib dan terkendali.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar