Hukum

blog post

Pengantar redaksi :
Proses persidangan kasus demo aktivis dan simpatisan FPMN (Forum Peduli Masyarakat Ngepung)  yang mengadili 5 terdakwa yakni Suyadi, Suroso, Sakriyon, Sutrisno dan Slamet Riyadi mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat. Sebab itu Redaksi LensaMata.com akan menurunkan secara bertahap resume pledoi tim Penasehat Hukum yang terdiri para advokat senior di Nganjuk yakni Gundi Sintara, SH MH (koordinator), Yusuf Wibisono, SH MH, Edy Suprapti, SH MH dan Totok Budi Hartono, SH MH.     

 

Bahkan pada saat beberapa puluh menit sebelum aksi unjuk rasa (27 Desember 2019) tahap I (sebelum sholat Jum’at) terdakwa SUROSO masih diingatkan oleh seorang aktivis social agar tetap hati-hati, tidak emosi supaya tidak terpancing untuk berbuat yang diluar rencana. Karena jika emosi maka akan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan melanggar hukum.

 

Dari deskripsi pokok permasalahan yang kami paparkan diatas, setidaknya ada 2 (dua) catatan penting yang tidak bisa dipisahkan dengan munculnya kasus dugaan pengerusakan yang pada akhirnya menyeret ke-5 aktivis FPMN ke kursi pesakitan di PN Nganjuk. Dua catatan penting tersebut diantaranya :

 

Pertama, sikap kades Ngepung yang telah mengalihkan perhatian ketika aktivis FPMN melakukan aksi unjuk rasa pertama kalinya di halaman kantor desa Ngepung. Kades Ngepung dengan percaya diri mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan menjelaskan perihal APBdesa, karena hanya Bupati yang berwenang memberikan penjelasan. Selain itu kades juga tidak bersedia memberikan salinan APBDesa kepada FPMN yang nyata-nyata juga bagian dari rakyatnya.

 

Kades tidak berwenang menjelaskan perihal substansi APBDesa ? Pernyataan kades ini tentu sangat menggelikan dan tidak memiliki landasan yuridis. APBDesa adalah produk hukum berupa Perdes (Peraturan Desa) yang dibuat bersama-sama antara kades (Pemdes) dengan BPD. Kades juga menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Tentunya kades sebagai kepala pemerintahan di desa menjadi lembaga paling berkompeten untuk mengambil kebijakan (descition maker), mencari solusi dan memberikan penjelasan kepada pihak lain yang berkepentingan terhadap setiap permasalahan yang terkait APBDesa, selain BPD. Bukan lembaga negara lainnya, termasuk Bupati.

 

APBDesa yang didalamnya ada komponen Dana Desa (DD) merupakan dokumen public, bukan rahasia negara. Setiap warga desa tidak dilarang untuk membaca, mempelajari dan memiliki  turunan/ copy sebagai bentuk keterbukaan (transparansi) anggaran. Bahkan sebaliknya warga desa harus ikut melakukan pengawasan terhadap penggunan anggaran sebagai bentuk partisipasi warga terhadap pembangunan desa.

 

Pengawasan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian pembangunan desa. Sebagaimana ditegaskan pasal 102 Perda Nganjuk nomor 1 tahun  2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 9 tahun 2018 tentang Desa, yang rumusan normanya adalah : “Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”.

 

Ketentuan hukum terkait pengelolaan anggaran desa, juga mengatur tentang hak dan kewajiban antara Pemdes dan masyarakat. Dalam konteks keterbukaan informasi, masyarakat “berhak” memperoleh informasi anggaran desa yang digunakan untuk pembangunan desa, sebaliknya Pemdes dalam obyek yang sama  “wajib” memberikan informasi kepada masyarakat.

 

Hal ini sesuai amanat pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :

a.   Ayat (1) : “Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa”.

b.   Ayata (2) : “Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa”.

c.    Ayat (3) : “Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali”.

 

Sementara pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) RI nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, menegaskan : “Dana Desa dikelola secera tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.

 

Terkait dengan keterbukaan informasi, Pemdes yang merupakan badan public, tidak bisa mengabaikan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, c dan ayat (3) UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

a.   Ayat (1) : “Setiap orang berhak memperoleh Informasi Public sesuai dengan ketentuan UU ini”.

b.   Ayat (2) : “Setiap orang berhak : a. melihat dan mengetahui informasi public. c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai ketentuan UU ini”.

c.    Ayat (3) : “Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut”.

 

Dari uraian terkait regulasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan desa yang pada hakekatnya juga merupakan uang negara, sudah sangat jelas dan tidak perlu penafsiran lagi. Pengelolaan anggaran desa hukumnya wajib dilakukan secara transparan dan akuntable. Kades adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan  desa, bertanggung-jawab sepenuhnya mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban (vide : pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) PP no. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa).

 

Kedua, sikap Bupati Nganjuk yang telah 5 (lima) kali diunjuk rasa tidak mau menemui. Dalam sejarah pemerintahan di kabupaten Nganjuk, baru kali terjadi. Bupati yang sah diunjuk rasa warganya hingga 5 (lima) kali tidak bersedia menemui. Nasib sial ini kebetulan dialami oleh para aktivis dan simpatisan FPMN.

 

Setiap kali unjuk rasa, ratusan orang yang ikut berbondong-bondong dari orangtua, pemuda/ pemudi, laki-laki-perempuan, bahkan anak-anak. Mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh kurang lebih 20 km dari titik pemberangkatan di desa Ngepung hingga di depan pendopo Pemkab, mengendarai mobil penumpang, truk dan sepeda motor. Biaya yang digunakan untuk membeli BBM dan mamin dipikul secara gotong royong. Padahal latar belakang ekonomi rata-rata juga pas-pasan.   Hanya semangat ingin memperbaiki kondisi desanya yang membuat mereka tetap bersemangat berunjuk rasa.

 

Ratusan pengunjuk rasa itu hanya ingin bertemu dengan pemimpinnya, Bupati Novi Rahman Hidayat untuk menyampaikan aspirasi, berdialog, ngudo-roso terkait adanya dugaan berbagai penyimpangan keuangan yang terjadi di desanya.

 

Selama 4 (empat) kali unjuk rasa secara perwakilan mereka ditemui oleh Wakil Bupati, para pimpinan OPD terkait diantaranya dinas PMD, Inspektorat, bagian Hukum, asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra. Ada dialog dua arah antara para utusan pengunjuk rasa dengan pejabat yang menerima. Setidaknya kedatangan mereka jauh-jauh meninggalkan pekerjaan sehari penuh ada manfaatnya meskipun belum sesuai harapan.

 

Berikut ini disampaikan jadwal unjuk rasa FPMN di depan pendopo Pemkab Nganjuk

 

No

Waktu Unjuk Rasa

Pengajuan Pemberitahuan

Instansi

1

Jum’at, 22 Maret 2019

Tgl, 19 Maret 2019

Polres

2

Selasa, 23 Juli 2019

Tgl, 17 Juli 2019

Polres

3

Senin, 9 September 2019

Tgl, 4 Agustus 2019

Polres

4

Senin, 2 Desember 2019

Tgl, 26 Nopember 2019

Polres

5

Jum’at, 27 Desember 2019

Tgl, 18 Desember 2019

Polres

 

Dari uraian tersebut diatas jelas sekali aksi unjuk rasa aktivis dan simpatisan FPMN dilakukan secara legal. Terbukti setiap kali melakukan aksi selalu memberitahukan secara tertulis kepada Polres Nganjuk. Surat pemberitahuan yang disampaikan secara substantif dan procedural, sudah sesuai ketentuan pasal 10 UU nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Surat pemberitahuan dari 5 (lima) kali aksi unjuk rasa disampaikan lebih dari 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai sudah diterima oleh Polri setempat (Polres Nganjuk), sebagaimana diamanatkan pasal 10 ayat (2) UU nomor 9 tahun 1998.

 

Pertanyaannya, mengapa Bupati tidak bersedia menemui para pengunjuk rasa ? Setidaknya ada 2 (dua) alasan pembenar bagi Bupati untuk menerima/ menemui para pengunjuk rasa dari aktivis dan simpatisan FPMN, diantaranya :

 

1.   Unjuk rasa yang dilakukan sudah sesuai prosedur (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, atau tidak melanggar hukum. 

 

2.   Substansi permasalahan yang akan diajukan merupakan hal yang penting dan strategis dan selalu menjadi perbincangan public yakni terkait transparansi pengelolaan keuangan desa. Sudah sewajarnya jika sebagai pemimpin yang berjiwa negarawan memberikan dorongan semangat/ support untuk terus berjuang meski tetap dalam koridor demi Nganjuk yang lebih baik. Bupati harus peka dan mendukung kebijakan pemerintah (pusat) di berbagai kesempatan  selalu menekankan agar DD yang tiap tahun anggaran dari APBN sudah mencapai Rp 72 trilyun digelontorkan ke desa pada tahun anggaran 2020, tidak terjadi korupsi. Untuk mencegah terjadinya korupsi juga sudah dibentuk  lembaga pengawasan DD seperti satgas khusus di Kementerian Pedesaan, MOU KPK dengan Kemendes soal pengawasan DD, pembentukan saber pungli di Kepolisian dan tugas tambahan Bhabinkamtibmas untuk mengawal DD.

 

Namun realita membuktikan, Bupati yang baru 2 (dua) tahun berjalan menduduki jabatan AG ! ini tetap tidak mau menemui ratusan warganya yang ingin menyampaikan aspirasi. Penyampaian aspirasi sebenarnya sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini juga diatur pasal 354 ayat (4) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Bunyi norma pasal 354 ayat (4) secara lengkap : “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk : a. konsultasi public ; b. musyawarah ; c. kemitraan ; d. penyampaian aspirasi ; e. pengawasan ; f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Sikap Bupati yang tetap pada pendiriannya ini sesungguhnya menjdi pemicu timbulnya rasa jengkel, kesal dan emosi para pengunjuk rasa. Ibaratnya cuma 15 menit saja para pengunjuk rasa bisa bertemu dan menyampaikan aspirasinya langsung kepada Bupati maka semua persoalan  sudah selesai. Bupati punya aparatur yang akan menindaklanjuti hasil pertemuan, jika diperintahkan untuk itu. Karena sudah 5 (lima) kali unjuk rasa di tempat yang sama Bupati tidak sekalipun mau menerima. Mereka sudah lelah, kepanasan dan sudah mengeluarkan biaya dan waktu. Para saksi dari pol PP SUNARTO, SUTIKNO, DEVID NURRACHMAN dan dari Polres Nganjuk AGUS DARMANTO, NAUFAL FIRAS AAZMI RIZQULLAH dan SUDARMAJI menyampaikan keterangan yang sama bahwa sikap emosional para pengunjuk rasa hingga terjadi keributan di pintu gerbang kantor Pemkab karena tidak ditemui Bupati dan juga pejabat Pemkab lainnya

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar