Sosial

blog post
by Gundi Sintara, SH MH


Akhir-akhir ini perbincangan masalah bansos makin seru bahkan memanas. Sudah makin mendominasi perbincangan/ perdebatan di media mainstream, media online, medsos juga di obrolan riil di masyarakat bawah.


Masalah bansos menjadi trending topic yang paling menarik. Hal ini tidak terlepas dari site-efek makin menjalarnya wabah pandemic covid 19 yang melanda di hampir seluruh wilayah republik ini.


Guna menanggulangi/ mencegah persebaran covid 19, pemerintah membuat kebijakan "semi lockdown" yakni PSBB. Pergerakan masyarakat sehari-hari dibatasi agar covid 19 tidak makin meluas.


Kebijakan yang berlatar belakang kesehatan ini pada akhirnya berdampak pada wilayah ekonomi, khususnya bagi kalangan pekerja sektor informal. Para pedagang kecil, ojek, kuli bangunan, asongan, sopir angkutan umum, dll benar-benar terdampak serius.


Maka yang diharapkan sebagai pengganti income agar dapur tetap ngebul dari bansos dari dana APBN, APBD maupun APBDesa. Satu jenis bansos yang sudah lama berjalan yakni PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kemensos.


Ada banyak sekali jenis bansos dari PKH mulai dari jenis berupa uang tunai dan sembako maupun sasaran KPM mulai dari balita, pelajar, ibu hamil, keluarga miskin hingga lansia. Apalagi kucuran bansos PKH lebih bersifat "permanen". Tidak heran PKH menjadi bansos yang paling favorit dimata KPM, yang realitanya benar-benar membutuhkan.


Seperti pepatah mengatakan "ada gula ada semut". Apalagi "gula" PKH benar-benar yang diperas dari sari tebu pilihan. Sehingga banyak pihak yang berusaha ingin berperan menjadi semut.


Semut-semut yang terlibat dalam alur distribusi gula PKH tentu menghadapi godaan manisnya gula. Sehingga tidak heran banyak persoalan muncul di lapangan.


Beberapa persoalan yang mengemuka yang sering diperbincangkan diantaranya, pertana, yang paling banyak ditemukan masalah data KPM yang tidak tepat sasaran. Ini persoalan klasik yang menjadi perbincangan tiap tahun, namun tidak serius ditangani. Update data KPM terbukti tidak pernah tuntas. Atau memang sengaja tidak dituntaskan ?


Kedua, pada jenis  bantuan  berupa sembako nilai tiap unit ditengarai banyak yang tidak sesuai dengan plafon anggaran.


Ketiga, mekanisme pencairan uang melalui rekening yang terindikasi ada "permainan" karena kartu ATM dipegang ketua kelompok/ pendamping. Padahal rekening tersebut by name by adress eksplisit tercantum identitas penerima manfaat.


Ke-empat, jika terjadi mutasi KPM misalnya meninggal dunia atau status ekonomi menjadi lebih baik dan sudah menyatakan mundur dari peserta PKH tetapi data mereka belum terhapus dari peserta PKH. Konsekuensinya mereka tetap memperoleh jatah bantuan.


Mungkin masih ada persoalan lain yang belum terungkap, karena terbatasnya akses informasi dan data ke publik.


Jika kita cermati potensi penyimpangan yang terjadi cukup besar dan tentu saja akan merugikan keuangan negara. Benarkah ada mafia PKH, seperti yang diteriakkan para aktivis gerakan sosial ?


Namun sejauh ini mengapa dan ada apa APH (Aparat Penegak Hukum) khususnya di kabupaten Nganjuk belum begitu "tertarik" untuk melakukan penyelidikan secara intensif. Sejatinya indikasi adanya pelanggaran hukum sudah cukup kuat.


) *Penulis seorang advokat dan direktur

   Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Publik

   SINTARA INSTITUTE.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar