Sosial

blog post
By Gundi Sintara

 

Semua orang tahu, pelaksanaan program jaring pengaman sosial melalui PKH (Program Keluarga Harapan) menuai banyak masalah.

 

Program dari Kemensos yang sumber dananya dari APBN ini mempunyai tujuan yang sangat bagus. Ini tidak bisa dipungkiri.

 

Mulai dari balita (bahkan bayi yang masih dalam kandungan) hingga lansia, secara teoritis, bisa tersentuh melalui program ini. Sehingga boleh dibilang PKH memang bisa menjadi bentuk riil implementasi dari amanat pasal 34 UUD 1945.

 

Namun seperti lazimnya, tidak ada bentuk kegiatan apalagi yang berbasis uang, bisa berjalan ideal, mulus dan sempurna seperti yang diharapkan. Pasti ada saja persoalan yang muncul di lapangan.

 

Salah satu persoalan yang paling menonjol dan sudah menjadi rahasia umum yakni masalah penentuan/ pendataan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang hasilnya kurang akurat. Banyak ditemukan keluarga yang di mata lingkungan mestinya sangat layak memperoleh bantuan karena kondisi obyektif nya memang miskin sungguhan tetapi ternyata tidak terdata sebagai KPM. Sebaliknya keluarga yang kondisi ekonomi nya lebih baik justru memperoleh bantuan.

 

Ini banyak sekali ditemukan. Sehingga ketika ada realisasi bantuan baik berupa sembako atau uang tunai timbul gejolak. Antar warga saling cemburu, curiga, adu mulut bahkan sampai bertengkar secara fisik. 

 

Jika sudah demikian, yang menjadi korban pasti para ketua RT, ketua RW, perangkat desa dan kades/ kakel. Warga yang secara riil memang kondisinya miskin dan sangat layak memperoleh bantuan ternyata zonk serta merta akan menyalahkan para pejabat desa/ kelurahan. Mereka jadi protes, mengumpat, melontarkan sumpah serapah yang tidak senonoh. Dalam penentuan KPM muncul opini telah terjadi kong kalikong, KKN, diskriminasi, dll yang tidak enak diterima telinga.

 

Kondisi ini tentu sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan skala tertentu. Yang menjadi "tersangka" sudah pasti dari ketua RT hingga kades/ kakel. Mereka menjadi trending topic bagi emak-emak lapis bawah yang sangat kecewa lantaran keluarganya tidak terdaftar sebagai KPM. Sementara tetangga sebelah yang dinilai selevel bahkan lebih mampu bisa menerima bantuan.

 

Padahal berdasar informasi di lapangan para ketua RT, ketua RW, perangkat desa dan kades/ kakel selama ini tidak banyak ikut terlibat dalam pendataan calon peserta KPM. Benarkah demikian ??

 

PKH dalam menjalankan tugasnya dibantu tenaga pendamping dan pimpinan kelompok yang diambil dari warga setempat. Dua komponen ini ternyata yang melakukan pendataan di lapangan guna menentukan keluarga yang memang layak menerima bantuan.

 

Ironisnya dalam melakukan pendataan sebagian besar mereka tidak melakukan koordinasi dan komunikasi dengan para ketua RT/ RW, perangkat desa dan kades/ kakel. Belum ada konfirmasi apakah metode seperti sudah menjadi SOP dari atas atau kreasi petugas di lapangan.  Sehingga setelah pencairan baru diketahui nama-nama KPM yang akan menerima. Faktanya tidak sedikit yang terjadi kejanggalan alias tidak tepat sasaran.

 

Hal ini bisa terjadi karena faktor kealpaan atau ada unsur kesengajaan ?

 

Namun ternyata kondisi seperti demikian sudah cukup lama terjadi. Dari tahun ke tahun tema "tidak tepat sasaran" selalu muncul ke permukaan. Tapi anehnya dalam rentang waktu tersebut persoalan ini tidak pernah tuntas.  Para pemangku kepentingan di desa/ kelurahan juga terus berteriak. Karena setiap ada pencairan bantuan selalu mendapat "musuh" dari emak-emak yang merasa dianak-tirikan. Para kades sering protes keras merasa diadu domba dengan warganya  karena selain tidak dilibatkan pada pendataan awal, pengajuan revisi nama KPM juga tidak digubris.

 

Akibatnya persoalan ini selalu menjadi PR yang berkepanjangan dan tidak pernah tuntas, meskipun sesungguhnya  tidak sulit. Yang benar, memang tidak bisa tuntas atau sengaja "dipelihara" dan tidak dituntaskan ?

 

) *Gundi Sintara SH MH adalah

    seorang advokat dan direktur

    SINTARA INSTITUTE.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar