Nasional

blog post

By Gundi Sintara, SH MH

 

DPRD kabupaten Jember, Jatim tiba-tiba menjadi sorotan publik di tanah air. Di tengah badai pandemic covid 19 yang belum mereda, lembaga legislatif di belahan timur Jatim ini membuat keputusan yang dramatis.

 

Bupati Jember dr Faida diberhentikan melalui rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 22 Juli 2020 lalu. Bupati wanita pertama di Jember ini dianggap telah melanggar sumpah dan janji, sehingga layak menerima sanksi diakhir jabatannya.

 

Kontan saja putusan 7 fraksi di DPRD Jember ini menuai banyak pertanyaan dan reaksi pro-kontra. Berita tentang "pemakzulan" Bupati yang cantik dan cerdas ini dalam beberapa hari terakhir menjadi trending topic di media mainstream, media online dan medsos. Ada yang mendukung sikap DPRD, sebaliknya tidak sedikit yang kontra.

 

Diantara pertanyaan yang paling menonjol, apakah DPRD punya kewenangan memakzulkan Bupati atau kepala daerah pada umumnya ? Bukankah DPRD dan Bupati sama-sama dipilih langsung oleh rakyat ?

 

Munculnya berbagai pertanyaan ini sangat wajar karena selama ini publik menilai Bupati (kada) terlihat lebih superior dibanding DPRD. Publik hanya melihat dalam kinerja sehari-hari DPRD tampak loyo, impoten ketika menghadapi permasalahan pemerintahan yang berkaitan dengan Bupati. Ini sudah berlangsung cukup lama, pasca berlakunya UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  

 

Di saat opini publik yang sudah kendor dan distrust, tiba-tiba DPRD Jember membuat gebrakan yang cetar membahana se-antero nusantara. Nama Jember begitu cepat melambung dan dibicarakan di berbagai lapisan masyarakat.

 

Sebagaimana pejabat negara/ pejabat politik yang lain, Bupati bukan jabatan permanen. Ada masa jabatan/ periodisasi (5 tahun dan bisa dipilih kembali satu periode berikutnya). Bahkan Bupati juga bisa diberhentikan (dipecat/ dimakzulkan) sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini diatur dalam pasal 78 ayat (1) huruf c UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (pengganti UU no. 32 tahun 2004). Salah satu dari 8 alasan pemberhentian Bupati -- seperti yang terjadi di Jember -- karena melanggar sumpah/ janji jabatan (vide : pasal 78 ayat (2) huruf c).

 

Bagaimana peran DPRD dalam konteks kasus seperti ini ? Rumusan norma pasal 80 ayat (1) UU no. 23 tahun 2014 secara tegas peran DPRD sangat sentral. Karena entry point pemakzulan Bupati dengan alasan melanggar sumpah/ janji dimulai dari pendapat DPRD. Tahapan ini diputuskan melalui rapat paripurna sebagai perwujudan hak angket, yang sebelumnya didahului dengan penggunaan hak interpelasi.

 

Putusan DPRD ini dianggap sah apabila dihadiri sedikitnya 3/4 jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir. Pendapat DPRD akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk diperiksa, diadili dan diputuskan paling lama 30 hari sejak berkas diterima.

 

Jika MA memutuskan bahwa Bupati terbukti melanggar sumpah/ janji maka DPRD mengusulkan kepada Mendagri untuk memberhentikan Bupati. Mendagri wajib memberhentikan Bupati paling lambat 30 hari sejak menerima usul pemberhentian dari pimpinan DPRD.

 

Mekanisme yang berliku ini memang berbeda dengan masa berlakunya UU no. 22 tahun 1999 yang labih sederhana, karena tidak perlu putusan MA. Bisa dipahami karena lahirnya UU no. 22 tahun 1999 masih masa euforia reformasi yang memberikan powerfull kepada legislatif. Namun dalam perkembangannya superioritas legislatif ternyata berdampak serius terhadap stabilitas pemerintahan, sehingga UU no. 22 tahun 1999 dicabut dengan UU no. 32 tahun 2004.

 

Apapun yang akan terjadi pada episode berikutnya, kasus di Jember bisa menjadi sedikit pelipur lara di saat kedudukan DPRD yang makin inferior, tidak memiliki bargaining power yang seimbang dengan eksekutif. Publik makin tercerahkan bahwa ternyata secara normatif-yuridis ada kekuatan yang melekat pada lembaga legislatif meskipun selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal.

 

#) Penulis seorang Advokat

     alumnus FH-UB Malang.

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar