Nasional

blog post
By Gundi Sintara

 

Dok … ketuk palu pimpinan sidang paripurna DPRD (baca : dewan) kabupaten Jember, Rabu (22/7/2020) lalu membuat langit Jember jadi berubah drastic. Bupati dr. Faida resmi dimakzulkan oleh dewan.

 

Putusan dewan ini disetujui 47 anggota (96%) dari total 50 orang, digedok tanpa kehadiran Bupati. Kalau dalam sidang perkara perdata di pengadilan, ini bisa disamakan dengan putusan verstek (tanpa kehadiran tergugat). Bupati tidak hadir dan tidak mengirimkan utusan untuk mewakili dirinya, sehingga kehilangan kesempatan membela diri.

 

Putusan DPRD Jember yang dramatis ini, kontan saja muncul reaksi pro-kontra. Ada kelompok yang nyinyir tingkat dewa. Upaya pemakzulan bupati yang cessing-nya tampak cerdas dan anti korupsi, hanya manuver untuk menaikkan bargaining position. Ujung-ujungnya tidak lebih sebagai upaya mengerek income per-kapita. Kita tahu, meski punya hak budget dewan tidak mempunyai kewenangan mengelola sekaligus mengeksekusi anggaran. Makanya kalau ingin “bermain” harus bergandeng tangan dengan eksekutif. 

 

Opini public terhadap wakil rakyat di daerah hingga ke pusat, akhir-akhir ini memang lagi drop. Mereka sering dituduh bukan lagi wakil rakyat, tetapi wakil partai, petugas partai hingga suka korup. Tuduhan yang cukup sadis dan tidak terlalu salah ini, harus diterima dengan lapang dada. Karena di era digital ini rakyat sudah cerdas, melek informasi lantaran tiap hari ikut “kuliah politik” lewat HP.

 

Pada umumnya memang rakyat kecewa. Sangat kecewa. Yang ada diotak rakyat, para anggota dewan (utama yang di daerah) belum menjalankan fungsi dan kewenangannya secara baik. Pada fungsi paling vital yakni bidang anggaran dan  pengawasan menjadi titik sentral sorotan tajam, setajam silet.

 

Dalam membelanjakan uang rakyat, masih banyak sekali pemborosan, alokasi belanja yang tidak tepat/ tidak sesuai prioritas kebutuhan. Demikian halnya bidang pengawasan, kinerja dewan justru berada pada titik nadir. Ini bisa jadi karena terbatasnya SDM, rasa ewuh-pakewuh atau lebih sibuk keluar daerah (kunker/ konsultasi, dll) ngejar BEP (Break Event Point) investasi saat kampanye. Yang lebih parah lagi muncul branding suka minta-minta proyek PL. 

 

Setumpuk opini yang lama mengendap di otak rakyat ini menimbulkan aksi  balas dendam yang diluapkan tiap 5 tahun sekali. Pemilih mau datang ke bilik suara dan mencoblos calon dengan embel-embel uang mahar. Akhirnya muncullah politik transaksional. Loe jual, gue beli. Ini tidak hanya terjadi di Pileg tetapi juga di Pilkada. Politisi yang tipis kantong dan punya idealisme hampir pasti akan terpental.

 

Perilaku pejabat public ibarat ikan yang berenang di akuarium. Era digitalisasi membuat rakyat makin gamblang melihat tontonan sirkus para pejabat secara detail. Makanya jika hanya dewan yang dituduh suka korup, ini vonis yang tidak fair dan tidak adil. Tetangga sebelah (eksekutif) tentu jauh lebih hebat, lebih lihai, punya lebih besar peluang dan kesempatan. Hitung-hitungan matematika, jika benar dana APBD ada yang diembat dewan, jelas tidak ada apa-apanya dibanding eksekutif. 

 

Faktanya sudah ratusan kepala daerah dan ribuan birokrat yang masuk bui karena tipikor. Yang tersisa hanya factor keberuntungan saja hingga belum ikut keseret. Untung KPK sudah berhasil “dimandulkan” melalui PERPU sehingga jumlah pejabat eksekutif yang nginap di hotel prodeo belakangan nyaris tidak bertambah.

 

Namun setiap peristiwa kita tidak bisa serta merta menjustice sesuai selera subyektif. Soal apakah dewan Jember punya agenda politik terselubung dibalik pemakzulan Bupati dr Faida itu hal berbeda. Yang demikian sudah lumrah terjadi dalam politik. Tetapi yang patut kita acungi jempol keberanian politisi dari 7 fraksi yang telah membuat keputusan tegas. Mereka punya suara bulat, menyetujui pemakzulan. Ini fakta menakjubkan. Fraksi-fraksi yang dulu mengusung dan mendukung pencalonan Faida, kini semua balik kucing. Sudah sedemikian burukkah kinerja dan/ atau cara berkomunikasi dr Faida dengan DPRD ?

 

Dalam hukum positif putusan dewan bukan final. Sesuai ketentuan pasal 78 ayat (2) UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 8 alasan kepala daerah/ wakil kepala daerah (baca : Bupati) bisa diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. DPRD Jember memilih ketentuan pasal 78 ayat (2) huruf c yakni melanggar sumpah/ janji jabatan.

 

Yang kerap diperdebatkan, siapa yang berwenang menilai Bupati telah melanggar sumpah/ janji jabatan ? Apakah pelanggaran sumpah/ janji jabatan perlu dibuktikan dalam proses di lembaga peradilan ? Banyak pihak yang mempersoalkan masalah  ini, tidak hanya datang dari orang awam, politisi tetapi juga para praktisi hukum. Bahkan ada yang mempertanyakan kewenangan dewan memakzulkan Bupati dikaitkan dengan system pemerintahan yang dianut di Indonesia yaitu presidensiil. Menurut kelompok “pro-presidensiil”, pemakzulan pejabat eksekutif oleh lembaga legislative hanya dikenal dalam system pemerintahan parlementer. Apakah kita menganut dua system pemerintahan itu sebatas kajian akademis.  

 

Terlepas dari argumentasi apapun kita mesti berpijak ketentuan dalam hukum positif. Pemberhentian jabatan Bupati dengan alasan adanya pelanggaran sumpah/ janji jabatan, mekanisme (hukum acaranya) sudah diatur secara tegas, yang diawali adanya “pendapat” dewan yang diputuskan melalui rapat paripurna (vide : pasal 80 ayat 1 UU no. 23 tahun 2014). Rapat paripurna dengan agenda khusus hak menyatakan pendapat (HMP) ini dipersyaratkan harus dihadiri paling sedikit ¾ jumlah anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 dari anggota yang hadir (vide : pasal 80 ayat 1 huruf b).

 

HMP yang dimiliki dewan merupakan tindak lanjut penggunaan hak interpelasi (hak bertanya) yang diteruskan dengan hak angket (hak melakukan penyelidikan). Hak-hak dewan ini digunakan jika ditemukan adanya indikasi kuat Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melanggar aturan. Sehingga HMP merupakan pendapat akhir dewan setelah melalui proses politik yang cukup panjang dan tidak mudah. Jadi pembuktian adanya pelanggaran sumpah/ janji jabatan tidak melalui proses peradilan tingkat pertama hingga ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

 

Proses dan mekanismenya menjadi berbeda jika pemberhentian dilakukan karena Bupati diduga melakukan tindak pidana kejahatan. Jika ini yang dijadikan alasan maka prosesnya tidak melibatkan dewan. Cukup kuasa APH (Aparat Penegak Hukum) dan Mendagri. Bupati diberhentikan sementara tanpa usulan dewan karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun, tipikor, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/ atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI (psl 83 ayat (1) UU no. 23 tahun 2014).

 

Pemberhentian sementara bisa ditingkatkan menjadi pemberhentian tetap jika terbukti bersalah dan sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sebaliknya jika pengadilan memutuskan tidak bersalah maka Mendagri akan mengaktifkan kembali paling lambat 30 hari sejak diterima pemberitahuan putusan.

 

So, secara yuridis dewan memiliki kewenangan memakzulkan Bupati. Namun kewenangan dewan ini tidak serta merta/ final karena harus ditindaklanjuti pengajuan ke MA. MA memiliki waktu 30 hari untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat dewan sejak diterimanya berkas (vide : psl 80 ayat (1) buruf c UU no. 23 tahun 2014). Putusan MA bisa menerima atau menolak pendapat dewan. Karenanya tugas MA adalah mengkonstituir pendapat dewan yang lebih bersifat politis. 

 

Dalam konteks putusan  MA merupakan putusan yang bersifat condemnatoir. Selain final dan mengikat juga memiliki kekuatan eksekutorial. Jika para pihak tidak sependapat/ tidak puas dengan putusan MA, sudah tidak ada peluang melakukan upaya hukum. Tinggal Kemendagri sebagai lembaga eksekutor melaksanakan putusan MA. Sehingga nasib bupati Jember saat ini berada di MA, jika berkas hasil sidang paripurna sudah dikirimkan ke MA.

 

Pertanyaan berikutnya, apakah DPRD kabupaten Jember benar-benar mengirimkan berkas ke MA ataukah cukup disimpan dan dimasukkan ke dalam kotak pandora sebagai dokumen yang sia-sia ?!

 

*) Penulis seorang Advokat

    alumnus FH-UB Malang. 

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar