Regional

blog post

Pengolahan limbah medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk menggunakan incenerator smokeless dengan double chamber telah dilakukan sejak tahun 2014. Pengoperasian pembakaran limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilakukan RSUD sangat dipertanyakan kelayakannya karena sampai sekarang ternyata belum mengantongi ijin operasional.

 

Menurut kasubag Humas RSUD Eko Susanto, saat ini ijin operasioanal incenerator masih dalam proses pengurusan  di Kementerian Lingkungan Hidup (Men-KLH). Sesuai ketentuan, kata Eko Susanto, yang berhak mengeluarkan ijin operasional incenerator atau limbah B3 lainnya adalah Kemen-LH.

 

“Kami tetap melakukan pembakaran karena limbah medis menumpuk dan harus dimusnahkan. Untuk pengoperasian alat incenerator kami memakai petunjuk teknis (juknis) tentang cara pemakaian incenerator”, ujar Eko Susanto kepada LensaMata.

 

Siapa yang wajib mengurus ijin operasional ? Menurut sumber LensaMata, manajemen RSUD telah melakukan kelalaian yang sangat fatal. Sudah lebih dua tahun incenerator beroperasi tanpa ijin. Sesuai dokumen kontrak disebutkan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi pemenang lelang adalah bertanggung-jawab mengurus ijin operasional ke Kemen-LH. Mestinya ijin itu harus keluar lebih dulu baru bisa beroperasi. Bukan dibalik seperti ini.

 

“Masak sudah sekian lama ijin belum keluar. Makanya manajemen RSUD mestinya mengawal pengurusan ijin itu sehingga ada kepastian, apakah benar rekanan pemenang lelang itu benar-benar mengurus ijin dan kapan ijin keluar”, kata sumber LensaMata yang tidak mau disebutkan jati dirinya.

 

Dengan belum mengantongi ijin tersebut seharusnya pihak rumah sakit menyerahkan pengelolaan limbah medis padat ke perusahaan lain atau yang biasa disebut pihak ketiga yang memiliki sertifikat pengelolaan limbah B3. Sebagaimana yang tercantum pada UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, PP nomor 18 tahun 1999 juncto PP nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Permen KLH nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perijinan pengelolaan limbah B3.

 

Dengan praktek seperti ini RSUD Nganjuk praktis telah melakukan pelanggaran karena yang pertama membuat resah masyarakat sekitar, yang kedua belum mengantongi ijin, sedangkan dalam lelang pengadaan salah satu persyaratan rekanan pemenang tender berkewajiban menyanggupi untuk mengurus ijin operasional ke Men KLH.

 

Sedangkan pengelola incenerator dalam keadaan belum bersertifikasi tidak menutup kemungkinan hasil emisi yang dikeluarkan dalam pembakaran limbah medis akan sangat berbahaya, karena pada pembakaran heterogen ialah terbentuknya senyawa dioksindan furan, sekelompok bahan kimia yang tidak berwarna dan berbau. Dalam molekulnya atom karbon, hidrogen, oksigen dan kloor, pembakaran mengeluarkan gas metan yang sangat berbahaya mempengaruhi kualitas hujan (hujan asam).

  • Share This Story

Komentar

Buat Komentar